Makassar (ANTARA News) - Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2011 difokuskan di kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan sasaran sebanyak 25 provinsi.

"PKH akan difokuskan di KTI pada 2011, sebab untuk wilayah barat sudah rampung," kata Mensos usai menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada penerima manfaat di Makassar, Selasa.

Mensos meluncurkan PKH di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk 7.722 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yakni untuk Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Bone.

Peluncuran PKH dilaksanakan di Makassar untuk lebih menegaskan bahwa PKH terus berkembang bukan saja di kawasan barat tetapi juga ke kawasan timur Indonesia, katanya.

Sejak dimulai pada 2007 hingga 2010, PKH telah mencakup 20 provinsi, 88 kabupaten/kota, 986 kecamatan dengan penerima sebanyak 816.000 RTSM.

Program PKH diberikan kepada RTSM untuk membangun sumberdaya manusia dalam bidang kesehatan dan pendidikan melalui persyaratan ketat dengan penerima RTSM memiliki ibu hamil, nifas, menyusui, anak pra sekolah hingga anak SD sampai SMP.

PKH dibagi menjadi dua, yaitu untuk tunjangan kesehatan ibu hamil sebesar Rp800 ribu per tahun yang dibayar dalam empat tahap dan untuk ibu yang memiliki balita dengan jumlah yang sama.

Sementara untuk tunjangan pendidikan bagi ibu yang memiliki anak usia sekolah dasar dan bersekolah mendapatkan bantuan sebesar Rp400 ribu per tahun dalam empat tahap.

Sedangkan bantuan untuk ibu yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama dan bersekolah mendapat Rp800 ribu per tahun dalam empat tahap.

Setiap RTSM minimal mendapatkan bantuan Rp600 ribu dan maksimal Rp2,2 juta.

Mensos mengatakan, sejak diluncurkan program tersebut cukup efektif jika dilihat dari semakin tingginya ibu hamil yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan anak yang bersekolah.

"PKH ini cukup efektif jika dibandingkan daerah-daerah yang belum menjadi peserta PKH," tambah Mensos.

Total anggaran PKH 2010 mencapai Rp1,3 triliun untuk 20 provinsi sedangkan untuk 2011 bertambah menjadi Rp1,6 triliun untuk 25 provinsi.
(T.D016/S016/P003)
Editor: Priyambodo
COPYRIGHT © 2011