Blog PKH Mojokerto

Dana PKH Cair di 4 Kecamatan Kabupaten Mojokerto

2011-03-17T11:53:00.003+07:00

10 Maret 2011, 13:28:43| Laporan Maja FM Mojokerto
Dana PKH Cair di 4 Kecamatan Kabupaten Mojokerto

suarasurabaya.net| Pencairan Dana Program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto dilakukan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kutorejo, Bangsal, Mojoanyar dan .Dlanggu.

BUDI PRASETYO Reporter Maja FM, Kamis (10/03), melaporkan, ada 3043 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang menerima dana PKH dan dibagikan di kantor kecamatan masing-masing oleh petugas kantor pos.

Mekanisme pencairan sama seperti sebelumnya. Penerima dana PKH mengambil sendiri dana bantuan PKH di petugas kantor pos dengan menunjukkan wesel yang sudah diterima.

Sementara itu, YUDHA HADI Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan, Pelaksanaan perncairan untuk hari kedua berlangsung kondusif. Di Kecamatan Kutorejo jumlah penerima ada 191 RTSM, Bangsal penerima PKH ada 690 RTSM, Mojoanyar ada 962 RTSM, serta di Dlanggu ada 1000 RTSM.

Kata YUDHA, hari kedua pencairan dana PKH, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto meminta masyarakat yang menerima PKH menggunakan uang bantuan sesuai ketentuan. Jangan sampai uang itu digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai ketentuan dan aturan yang ada.

’’Bagi penerima PKH yang terbukti menggunakan dana bantuan yang sudah diterima tidak sesuai dengan ketentuan, yakni untuk pendidikan atau kesehatan, maka akan dikenakan sanksi yang tegas,’’tambahnya

Sanksi itu berupa pemotongan dana yang diterima masing-masing item Rp 50 ribu, atau bukti yang ditemukan pelanggarannya sangat fatal. Sanksinya bisa dilakukan pencoretan dari daftar penerima PKH. (feb/tin)

Dana PKH Mojokerto Rp 4,6 Miliar Cair

2011-03-17T11:51:00.000+07:00

Kamis, 17 Maret 2011


	Logo Program Keluarga Harapan.

	Sebelumnya Terkendala Wesel Dana PKH Mojokerto Rp 4,6 Miliar Cair
	Jawa Timur - 05 March 2011

	SURABAYA, LIcom: Tertundanya pencairan wesel yang sempat molor lantaran kendala wesel, kini Dinas Kabupaten Mojokerto telah memastikan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mojokerto bakal cair pada 9 Maret mendatang. Dan sampai saat ini pengecekan oleh para pendamping PKH masih terus dilakukan. Drs, Yudha Hadi. SH selaku Kepala Dinas Mojokerto menyampaikan, pencairan dana bantuan yang nominalnya mencapai 4,6 M dari pemerintah pusat memang sempat molor seminggu, namun itu sudah dapat dipastikan bahwa pencairan akan segera dilakukan tepat tanggal 9 mendatang. "Surat dari pusat telah menjelaskan jika dana tersebut bakal cair pada 26 Februari lalu tapi karena adanya sedikit kendala wesel maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Itu hanya untuk menghindari kesalahan data dan penyalah gunaan wesel dengan data ganda. Saat ini proses itu masih berlangsung dan kita pastikan rabu depan sudah bisa diterima RTSM di Kabupaten Mojokerto," ungkapnya, Sabtu (5/3) tadi pagi. Pencairan dana bantuan untuk bidang pendidikan dan kesehatan akan dicairkan kurang lebih selama lima hari yang diperuntukkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ada di 18 kecamatan Kabupaten Mojokerto. Hari pertama di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Ngoro, Pungging dan Mojosari. Dan hari kedua, RTSM di Kecamatan Kutorejo, Bangsal, Maojoanyar dan Dlanggu. Setelah itu di hari ketiga, di Kecamatan Gondang, Pacet dan Trawas. Hari keempat di Kecamatan Gedeg, Kemlagi, Jetis dan Dawarblandong. Untuk Kecamatan Jatirejo, Puri, Trowulan dan Sooko kebagian di hari kelima. "Proses pencairannya tak ada perubahan. masih sama seperti sebelumnya. Para RTSM wajib membawa wesel sebagai syarat pencairan dana, prosesnya bisa melaui masing-masing kantor kecamatan atau kantor desa yang sudah ditunjuk," pungkasnya.ali/LI-07

Staf Khusus Presiden Kunjungi Mojokerto

2011-03-17T11:47:00.000+07:00

2011-03-10

MOJOKERTO - Bupati H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Wabup Dra. Hj. Choirun Nisa, Mpd di Ruang Bupati menerima langsung kunjungan Staf Khusus Kepresidenan. Staf Mereka datang untuk memantau langsung program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Program yang dipantau tersebut antara lain proses pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial, Kepala bagian Kesra serta Kepala SKPD-SKPD terkait.

Menurut Kepala Dinas Sosial Yudha Hadi, Mojokerto meraih peringkat pertama untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu Staf Khusus Kepresidenan tidak hanya memantau, akan tetapi juga untuk studi banding tentang pencairan dana bantuan untuk pengentasan kemiskinan tersebut agar disampaikan ke daerah yang lain.

Bupati menyampaikan rasa senangnya dalam menerima Staf Khusus Kepresidenan karena selain memantau, Staf Khusus Kepresidenan juga bisa langsung melihat kondisi nyata di lapangan. “Sebenarnya Mojokerto adalah wilayah yang mempunyai potensi luar biasa. Dengan pengolahan sumber daya dengan baik serta kerjasama pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan” demikian tambah Bupati Mustofa. Beliau juga menjelaskan kepada Staf Khusus Kepresidenan tentang langkah-langkah yang akan diambil demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Staf Khusus Kepresidenan dijadwalkan 4 hari berada di Kabupaten Mojokerto untuk memantau Pencairan PKH yang dijadwalkan hari rabu 9 Maret. Masih seperti tahun lalu sasarannya 16.553 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).***/dw

Komisi VIII Bahas Pelaksanaan PKH

2011-02-13T19:27:00.002+07:00

Jumat, 24 Desember 2010 20:09 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI akan membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program keluarga harapan yang telah berjalan baik agar menjadi lebih baik.

"Pada kunjungan kerja ke Jawa Timur, Komisi VIII DPR berdialog langsung dengan peserta PKH (program keluarga harapan) dan pendampingnya. Kami banyak mendapat masukan," kata anggota Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Komisi VIII DPR akan membahas masukan-masukan yang diperoleh dari peserta PKH dan pendampingnya baik pada rapat internal komisi maupun pada rapat kerja dengan Menteri Sosial.

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, 19-23 Desember 2010, Komisi VIII DPR juga berdialog dengan peserta dan pendamping program PKH se-Kabupaten Probolinggo yang dipusatkan di Desa Sumurmati, Kecamatan Sumber Asih.

Pada saat dialog tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Erlin Setyawati menjelaskan, PKH di Kabupaten Probolinggo telah berjalan baik.

Menurut dia, selama tiga tahun pelaksanaan program sejak 2007, Kabupaten Probolinggo berhasil menurunkan rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari kuota awal 15.260 RTSM dan saat ini sudah menjadi 13.039 RTSM.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Probolinggo berjalan baik, menurut dia, karena tim koordinasi PKH solid, dukungan dana dari pemerintah kabupaten juga sangat besar hingga mencapai Rp520 miliar.

Pada dialog tersebut, seorang penamping PKH, Aris, mengeluhkan beban tugasnya yang dinilai cukup berat yakni melakukan pendampingan dua program sekaligus yakni PKH dan kelompok usaha bersama (Kube) tapi honor yang diperolehnya satu satu.

Apalagi, kata dia, satu orang pendamping mendapat tugas mendampingi 200 hingga 300 RTSM yang tersebar dalam satu kecamatan yang memerlukan biaya operasional cukup besar.

Aris juga mengeluhkan pakaian seragam pendamping, yakni kemeja berwarna biru, hanya satu kali dibagikan sejak program PKH diterapkan pada 2007.

Pendamping PKH lainnya, Ainul Yakin, juga mengeluhkan masa depan pendamping karena pemerintah hanya menerapkan PKH selama lima tahun hingga 2011.

Menurut dia, PKH adalah program yang baik yang sasarannya untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendampingan oleh pendamping PKH.

"Dengan program yang baik ini amat disayangkan jika program ini hanya diterapkan selama lima tahun," katanya.

Gondo Radityo Gambiro berjanji akan mengakomodasi aspirasi dari pendamping PKH untuk dibahas di internal Komisi VIII maupun dibahas pada rapat kerja dengan Menteri Sosial.

Menurut dia, diharapkan pelaksanaan PKH yang sudah berjalan baik bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.(*)

(T.R024/R009)

Editor: Ruslan
COPYRIGHT © 2011

Bappenas: PKH 2011 Bidik 1,12 Juta Rumah Tangga Sangat Miskin

2011-02-13T11:23:00.000+07:00

Rabu, 20 Oktober 2010, 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program Keluarga Harapan (PKH) akan membidik 1,12 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) pada 2011 dengan alokasi dana dalam RAPBN 2011 sebesar Rp1,6 triliun. "PKH pada tahun 2011 ditargetkan untuk mengentaskan 1,116 juta RTSM dengan biaya Rp1,6 triliun," kata Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, Prasetijono Widjojo di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, alokasi dana PKH untuk 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp0,3 triliun dibanding 2010 sebesar Rp1,3 triliun. PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan sasaran RTSM dengan pendekatan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

RTSM peserta PKH diwajibkan mengikuti program pendidikan atau kesehatan. Prasetijono menyebutkan, dengan program tersebut angka kunjungan ke posyandu meningkat sekitar 36 persen dibanding sebelum ada program itu. Pada 2010, jumlah penerima PKH sebanyak 816.000 RTSM mencakup di 20 propinsi. Cakupan program ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 726.000 RTSM di 13 provinsi.

Pemerintah juga melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk mengatasi kemiskinan. Pada 2010 program itu mencakup 6.328 kecamatan dengan total alokasi bantuan langsung masyarakat sebesar Rp11,83 triliun. PNPM 2010 melanjutkan pelaksanaan pada 2009 dan menjangkau kecamatan pemekaran 2008 yang belum tertampung pada 2009 dan pemekaran baru yang terjadi pada 2009.

Menurut Prasetijono, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dalam 2010 menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada 2009. Terdapat dua program yang terkait dengan program pro rakyat yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (PKH) dan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat atau PNPM.
d95a9b1e-9c19-4b23-a4e3-99e8f5d68df7
1.03.01
Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Mensos: PKH 2011 Fokus di KTI

2011-02-13T11:14:00.000+07:00

Selasa, 23 November 2010 16:37 WIB

Makassar (ANTARA News) - Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2011 difokuskan di kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan sasaran sebanyak 25 provinsi.

"PKH akan difokuskan di KTI pada 2011, sebab untuk wilayah barat sudah rampung," kata Mensos usai menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada penerima manfaat di Makassar, Selasa.

Mensos meluncurkan PKH di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk 7.722 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yakni untuk Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Bone.

Peluncuran PKH dilaksanakan di Makassar untuk lebih menegaskan bahwa PKH terus berkembang bukan saja di kawasan barat tetapi juga ke kawasan timur Indonesia, katanya.

Sejak dimulai pada 2007 hingga 2010, PKH telah mencakup 20 provinsi, 88 kabupaten/kota, 986 kecamatan dengan penerima sebanyak 816.000 RTSM.

Program PKH diberikan kepada RTSM untuk membangun sumberdaya manusia dalam bidang kesehatan dan pendidikan melalui persyaratan ketat dengan penerima RTSM memiliki ibu hamil, nifas, menyusui, anak pra sekolah hingga anak SD sampai SMP.

PKH dibagi menjadi dua, yaitu untuk tunjangan kesehatan ibu hamil sebesar Rp800 ribu per tahun yang dibayar dalam empat tahap dan untuk ibu yang memiliki balita dengan jumlah yang sama.

Sementara untuk tunjangan pendidikan bagi ibu yang memiliki anak usia sekolah dasar dan bersekolah mendapatkan bantuan sebesar Rp400 ribu per tahun dalam empat tahap.

Sedangkan bantuan untuk ibu yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama dan bersekolah mendapat Rp800 ribu per tahun dalam empat tahap.

Setiap RTSM minimal mendapatkan bantuan Rp600 ribu dan maksimal Rp2,2 juta.

Mensos mengatakan, sejak diluncurkan program tersebut cukup efektif jika dilihat dari semakin tingginya ibu hamil yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan anak yang bersekolah.

"PKH ini cukup efektif jika dibandingkan daerah-daerah yang belum menjadi peserta PKH," tambah Mensos.

Total anggaran PKH 2010 mencapai Rp1,3 triliun untuk 20 provinsi sedangkan untuk 2011 bertambah menjadi Rp1,6 triliun untuk 25 provinsi.
(T.D016/S016/P003)

Editor: Priyambodo
COPYRIGHT © 2011

Pemerintah kucurkan PKH Rp1,61 triliun

2011-02-13T11:11:00.000+07:00

Oleh Rahmayulis Saleh

Published On: 04 January 2011

JAKARTA: Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp1,610 triliun tahun ini, dengan sasaran sebanyak 1.116.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menjelaskan dana alokasi PKH untuk penanggulangan kemiskinan tersebut, sebesar Rp1,32 triliun langsung diberikan kepada peserta (RTSM), dan sisanya sekitar Rp300 miliar dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelengaraan PKH.

Bantuan yang diterima oleh peserta RTSM per tahun, minimal sebesar Rp600.000 dan maksimal Rp2.200.000. "Atau rata-rata setiap RTSM memperoleh bantuan sebesar Rp1.390.000 per tahun," ujar Mensos di Jakarta, hari ini.

Dia menuturkan bantuan PKH diberikan dalam empat tahap per tahun (per 3 bulan) kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM/KSM (keluarga sangat miskin). PKH merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat. Sasarannya adalah ibu yang sedang hamil/nifas (sudah melahirkan), memiliki balita usia 0-6 bulan, memiliki anak usia sekolah 6-15 tahun (SD-SLTP), atau kurang dari usia 18 tahun (belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun).

"Tidak ada syarat khusus untuk penggunaan uang. Namun, perlu dikontrol agar tidak dipakai untuk konsumsi yang tidak relevan dengan peningkatkan kesehatan, dan pendidikan ibu dan anak," ujar Salim.

Dia mengatakan PKH diluncurkan oleh pemerintah sejak 2007 pada tujuh provinsi dengan 387.928 RTSM. Pada 2008, dikembangkan lagi pada 13 provinsi dengan jumlah peserta menjadi 620.484 RTSM. Pada 2009, kata Mensos, jumlah peserta meningkat jadi 726.376 RTSM.

Tahun lalu, program ini dikembangkan lagi pada tujuh provinsi dengan jumlah peserta seluruhnya 816.376 RTSM. Tahun ini dikembangkan di lima provinsi lagi, dengan total peserta menjadi 1.116.000 RTSM. "Pada 2012, PKH ini direncanakan menjadi program nasional," ungkap Salim.(yn)

PENGUATAN KEBIJAKAN SOSIAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2011

2010-10-09T10:31:00.000+07:00

ARAHAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT NASIONAL (MUSRENBANGNAS) 28 APRIL 2010

paparan_wapres

download link

Deteksi Dini Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesehatan dan Pendidikan

2010-10-05T17:24:00.001+07:00

Deteksi Dini Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesehatan dan Pendidikan

05/07/2010

Pemerintah Indonesia sedang melakukan uji coba Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan tunai bersyarat berbasis rumahtangga. Tujuan utama program adalah untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anakanak dibawah usia 6 tahun, dan meningkatkan partisipasi sekolah dasar anak.

evaluasi-2009 PKH

Unduh Dokumen

1. Laporan PKH PDF (application/pdf - 1 MB)

Dana PKH Rp 4,9 M Cair

2010-08-03T13:56:00.002+07:00

Radar Mojokerto
[ Rabu, 28 Juli 2010 ]
Dana PKH Rp 4,9 M Cair

MOJOKERTO - Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) triwulan tahap pertama 2010 Kabupaten Mojokerto, akhirnya cair. Pencairan bantuan sosial yang akan dilakukan sejak 2 Agustus nanti diperuntukan bagi 18 kecamatan.

Menurut kepala dinas sosial Kabupaten Mojokerto Yudha Hadi, diantara penerima bantuan, ada sebagian yang terkena sanksi akibat tidak memenuhi persyaratan atau komitmen yang telah ditentukan. Misalnya, balita tidak diperiksakan ke Posyandu, ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya, dan siswa yang kehadirannya kurang dari 85 persen.

Berdasarkan data, lanjutnya, kecamatan yang mendapat PKH merata di 18 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan jumlah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) 17.356 orang, kategori penerima PKH diantaranya SD sebanyak 12. 477 anak SMP/sederajat sebanyak 6.023 anak, ibu hamil 322 orang, dan balita sebanyak 9.314 orang. ''Sanksi terhadap pelanggaran komitmen memiliki konsekuensi sesuai yang ditandatangani. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang,'' tandasnya.

Dijelaskan Yudha, anggaran untuk PKH tahap dua di kabupaten ini sebesar Rp 4,9 Miliar. Ia menandaskan, pencoretan sejumlah RTSM itu setelah pendamping PKH di Kabupaten Mojokerto dikerahkan untuk melakukan verifikasi data sasaran. Dari kuota sebanyak 1.333 rumah tangga sangat miskin (RTSM), terdapat sasaran yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan dari APBN tersebut.

Selain mencoret sejumlah data yang non eligible, Dinsos juga menemukan rumah tangga yang mengalami perubahan status ekonomi menjadi keluarga mampu sebanyak 244 RTSM, sebanyak 84 keluarga yang pindah tempat tinggal ke luar daerah, dan 1 keluarga yang namanya double. ''Mereka ini juga terpaksa kami coret dari daftar penerima dana,'' ungkapnya.

Empat komponen yang mendapat cairan dana tersebut, adalah dari sasaran SD, SMP, ibu hamil, dan balita. Dari empat komponen itu, dana terbesar bakal dialokasikan ke 12.477 siswa SD. Di tingkat SMP sebanyak 6.023 siswa, ibu hamil sebanyak 322 orang, dan balita sebanyak 9.314 anak.(ron/c3/yr)

1.333 Orang Miskin Dicoret Terima Bantuan

2010-08-03T09:18:00.002+07:00

1.333 Orang Miskin Dicoret Terima Bantuan
Kamis, 29 Juli 2010 | 19:24 WIB

MOJOKERTO –Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Kab. Mojokerto mencoret 1.333 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima dana bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk Agustus 2010.

Alasannya kondisi ekonomi mereka sudah tidak masuk dalam kreteria RTSM.

Dana penerima yang dicoret itu selanjutnya diberikan kepada RTSM baru layak menerima dana PKH yang selama ini belum pernah menerima dana tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi di kantornya, Kamis (29/7).

“Ada empat hal menjadi alasan RTSM itu kita coret. Karena data mereka tidak masuk akal, pindahan, double nama dan menjadi kaya,” katanya..

Jumlah RTSM di Kab. Mojokerto, lanjut Yudha, ada 18.689 RTSM. Setelah diverifikasi kembali untuk penerimaan jatah Agustus ternyata ditemukan ada 1.333 RTSM tidak layak menerima dana PKH tersebut.

Rinciannya,1.004 RTSM datanya dinilai tidak masuk akal, 84 RTSM pindah dari Kabupaten Mojokerto, satu RTSM double nama dan 244 RTSM sudah kaya. Sehingga dari RTSM lama yang dinyatakan masih layak menerima dana tersebut ada 17.356 RTSM.

Sekarang ini, Kessos sudah mendapatkan ganti orang baru layak menerima dana PKH itu. Jumlahnya ada 1333 RTSM. Sehingga, pencairan tanggal 2 hingga 10 Agustus nanti jumlahnya tetap 18.689 RTSM. bas

Pencaira dananya akan dilakukan di masing-masing kecamatan tersebar di 18 kecamatan. Total dana PKH hendak disalurkan ke 18.689 RTSM di Kab. Mojokerto periode Agustus senilai Rp 4,951 miliar untuk sektor pendidikan dan kesehatan. bas

18 Ribu RTSM Terima Bantuan PKH

2010-08-03T09:14:00.001+07:00

18 Ribu RTSM Terima Bantuan PKH

Selasa, 27 Juli 2010 20:40:15 WIB
Reporter : Misti P.

Mojokerto (beritajatim.com) - Sebanyak 18.698 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Mojokerto akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerima tersebut setelah dilakukan verifikasi.

''Di Kabupaten Mojokerto, penerima PKH tahun 2010 ada 18.698 RTSM. Ini setelah dilakukan verifikasi,'' ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi, Selasa (27/07/2010).

Perinciannya, masih kata Yudha, untuk penerima bantuan PKH tingkat SD sebanyak 12.477 RTSM, tingkat SMP sebanyak 6.032 RTSM, ibu hamil sebanyak 322 RTSM dan balita sebanyak 9.314 RTSM. ''Karena bantuan pemerintah ini ditujukan keluarga miskin untuk bidang pendidikan dan kesehatan,'' katanya.

Sebanyak 18.698 RTSM tersebut, masih kata Yudha, bisa mencairkan bantuan PKH tahap II mulai tanggal 2 hingga 10 Agustus 2010. ''Seperti sebelumnya, ada jadwal setiap masing-masing kecamatan dalam pencairannya dan dilakukan di masing-masing kecamatan oleh kantor POS,'' jelasnya.

Yudha menambahkan, agar para penerima program PKH benar-benar menggunakan bantuan tersebut untuk pendidikan dan kesehatan. ''Dihimbau, agar mereka yang memperoleh bantuan ini menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan komitmennya. Seperti ibu hamil, memeriksakan kandungannya ke Puskesmas sesuai jadwalnya karena penggunaannya benar-benar diawasi jika tidak ingin ditarik kembali,'' terangnya. [tin/but]

Bantuan PKH Pemkab Mojokerto Tahap II tahun 2010 Cair

2010-08-03T09:12:00.000+07:00

Bantuan PKH Pemkab Mojokerto Tahap II Cair

Selasa, 27 Juli 2010 20:07:47 WIB
Reporter : Misti P.

Mojokerto (beritajatim.com) - Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II di Kabupaten Mojokerto akan segera cair. Program pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan ini, akan cair tanggal 2 hingga 10 Agustus 2010.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi mengatakan, para penerima program tersebut dapat mencairkan bantuan mulai tanggal 2 hingga 10 Agustus depan.

''Tanggal 2 sampai 10 Agustus, program PKH tahap II sudah bisa dicairkan,'' ungkapnya Selasa (27/07/2010).

Setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), menerima bantuan berbariasi mulai dari Rp200 ribu hingga Rp2,2 juta, ''Besarannya antara satu RTSM dengan RTSM yang lain tidak sama, tergantung jumlah anggota keluarga yang memenuhi kreteria panerima bantuan,'' katanya.

Tujuan bantuan PKH, masih kata Yudha adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

''Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat pencapain target MDGS,'' jelasnya.

Yudha menambahkan, bantuan PKH diperuntukkan keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah tingkat SD hingga SMP dan ibu hamil.
''Secara khusus, bantuan RTSM untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah enam tahun dari RTSM dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi RTSM,'' terangnya.[tin/ted]

Jadi Yang Terbaik Se-Indonesia

2010-06-24T16:26:00.000+07:00

[ Senin, 15 Maret 2010 ]

Jadi Yang Terbaik Se-Indonesia

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Mojokerto

MOJOKERTO - Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kementerian Sosial RI menetapkan pelaksanaan program untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) tersebut menjadi yang terbaik se-Indonesia. Terhitung tahun 2007 sampai 2009.

Penetapan menjadi yang terbaik itu dibarengi pemberian penghargaan dari Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Yudha Hadi. Penyerahan tersebut bersamaan pelaksanaan Rakornas PKH di Hotel Aston Grand Denpasar, Bali selama tiga hari, tanggal 10 sampai 13 Maret 2010. ''Penghargaan ini menjadi pendorong untuk melaksanakan PKH lebih baik lagi. Ini juga berkat dukungan dan kerjasama banyak pihak,'' tegas Yudha Hadi kemarin.

Menjadi yang terbaik, menurutnya, melalui penilaian dari pusat. Antara lain, Tim UPPKH pusat, lintas instansi kementerian terkait, lembaga atau instansi asing dan tim spot check independen dari perguruan tinggi. '' Ada tiga perguruan tinggi. Yaitu, Unair, Universitas Gajah Mada dan UI,'' katanya.

Penilaian sendiri didasarkan beberapa kriteria. Sesuai dari yang diterima dari kementerian, pelaksanaan verifikasi supply side kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Mojokerto telah berjalan 90 persen. Selain itu, juga pemutakhiran data PKH tercepat dan tepat, pelaksanaan pemberian bantuan kepada RTSM sasaran PKH tepat waktu, melaksanakan penyelesaian rekonsiliasi pembayaran tepat waktu, dan komitmen Tim UPPKH lintas terkait sangat tinggi. ''Komitmen daerah dalam menyiapkan dana APBD pendukung pelaksanaan PKH cukup baik,'' ujarnya.

Komitmen daerah tersebut, menurut Yudha Hadi, merenovasi sekretariat PKH, menyiapkan satu unit mobil operasional PKH, dan dua unit motor operasional PKH. Bahkan, Pemkab Mojokerto juga melakukan pendataan dengan pemotretan kondisi rumah RTSM sasaran PKH dan mencetak stiker tanda kepesertaan RTSM PKH. ''Daerah juga telah memberikan dana insentif transpor bagi pendamping, dan baju seragam,'' katanya.

Dengan ditetapkannya sebagai pelaksana PKH terbaik, Kabupaten Mojokerto menjadi jujugan studi banding 22 provinsi se-Indonedia. Semuanya sudah terdaftar di kementerian dan atas rekomendasi gubernur dan bupati dari daerah penerima PKH. ''Studi banding itu mulai minggu depan dan seterusnya,'' katanya. (abi/yr)

Mensos Mendapat Medali Dari Kerajaan Saudi

2010-06-24T16:24:00.000+07:00

Mensos Mendapat Medali Dari Kerajaan Saudi

Jumat, 20/11/2009 16:24 WIB | email | print | share

[JAKARTA, 20/11/2009] Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, yang tercatat sebagai mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman, mendapat medali kehormatan Raja Abdul Aziz I dari Raja Abdullah. Momen istimewa itu terjadi, saat Salim Segaf menyampaikan laporan dan salam perpisahan kepada pihak Kerajaan dan Parlemen Saudi yang sedang melakukan rapat paripurna, Senin (16/11). Peristiwa itu merupakan salah satu rangkaian dari farewell mission(tugas akhir masa jabatan) selaku Dubes yang berlangsung 11-18 November 2009 lalu.

“Alhamdulillah, kita mendapat kehormatan ini. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk bangsa dan pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Karena kita dipandang telah meningkatkan kualitas hubungan antar kedua negara. Hubungan yang tidak hanya bersifat diplomatik formal, melainkan memberi manfaat ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya,” ungkap Salim Segaf, yang baru tiba di Tanah Air pada Rabu (18/11) siang dan langsung dipanggil untuk menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sore harinya di Wisma Negara.

Hubungan Indonesia-Arab Saudi dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan signifikan. Volume kerjasama ekonomi sebelumnya tercatat 3 milyar USD per tahun, dan saat ini telah mencapai 5,9 milyar USD. Transaksi ekonomi non migas yang sebelumnya hanya 600 juta USD, kini telah mencapai 1,2 milyar USD. “Tugas seorang Dubes tak hanya melakukan lobi dan berbasa-basi, tetapi harus mampu meningkatkan investasi dan kerjasama kongkrit antar negara,” ujar Salim Segaf. Dalam bidang pendidikan, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi mengalami lonjakan yang luar biasa. Mahasiswa Indonesia yang belajar di kota Madinah, misalnya, semula hanya 20 orang per tahun, saat ini mencapai 67 orang. Mahasiswa yang kuliah di kota lain lebih besar lagi.

“Mahasiswa Indonesia di Saudi tak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga menggeluti bidang umum seperti teknologi perminyakan, ilmu komputer atau fakultas multimedia,” jelas Salim yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah dari fakultas ilmu syariah. Dalam pertemuan dengan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Madinah, Salim menyatakan rasa gembiranya karena sejumlah mahasiswa dan ilmuwan Indonesia diberi tanggung-jawab menangani proyek penting. Para mahasiswa menyampaikan saran kepada Salim Segaf agar sebagai Menteri Sosial tetap memegang prinsip integritas dan antikorupsi, sebab saat ini kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sedang terguncang akibat isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang labil.

Mensos Salim tidak berbicara banyak soal pertemuannya dengan Presiden dan sejumlah Menteri di Wisma Negara. “Presiden hanya mengecek realisasi program 100 hari, terutama untuk bidang kesejahteraan sosial.Tak ada pembicaraan politik karena bukan porsinya. Jangan sampai masyarakat memandang pemerintah tidak bekerja, sebab saat ini sejumlah program kesejahteraan sosial dan pembangkitan ekonomi terus dilakukan dan dituntaskan,” Salim menegaskan.

Program Keluarga Harapan

Salah satu program prioritas Departemen Sosial yang diadopsi Presiden sebagai Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui kaum ibu rumah tangga. “Sebab, kita melihat kaum ibu inilah yang di pelosok desa serta pinggiran kota berperan untuk memajukan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka yang mendorong anak-anak untuk aktif sekolah atau belajar kelompok, serta mengantar ke Puskesmas apabila bayi atau anaknya sakit. Mereka kita beri tunjangan per bulan agar kondisi rumah tangga bisa terangkat secara bertahap,” jelas Mensos.

PKH telah diselenggarakan Depsos sejak tahun 2007. Mula-mula ditujukan kepada 387.928 RTSM di 48 Kabupaten di 7 Provinsi dengan nilai total anggaran Rp 488,7 miliar. Pada tahun 2008, PKH dikembangkan ke 22 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi dengan sasaran 244.932 RTSM. Pada tahun 2009 ditambah lagi jumlah sasarannya 127.683 RTSM. “Sehingga total 726.376 RTSM yang kita bantu dengan nilai anggaran total Rp 910.367.361. Dana itu belum termasuk tunjangan untuk 3.100 pendamping dan 416 operator entry data, karena seluruh informasi penyelenggaraan PKH telah dikomputerisasi,” papar Mensos.

Presiden SBY menyambut baik program ini. Karena program ini bukan sekadar merupakan kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun mengembangkan program pemberdayaan yang lebih fundamental dengan memperbaiki ekonomi keluarga dan mendorong peran utama ibu rumah tangga. “Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan global di millennium ketiga (MDGs). Pada tahun 2010 sasaran program akan ditingkatkan kepada 90.000 RTSMS,” pungkas Salim. Tahap akhir dari penyaluran bantuan PKH untuk tahun 2009 akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, pada hari SABTU (21 November 2009).

Foto : internet

PKH Bukan Hanya Milik Kemensos RI

2010-06-23T17:49:00.000+07:00

PKH Bukan Hanya Milik Kemensos RI
Tanggal: Monday, 14 June 2010
Topik: image

"PKH BUKAN HANYA MILIK KEMENTERIAN SOSIAL RI"
Oleh : Risna Kusumaningrum

PKH meningkatkan jumlah ibu hamil mengunjungi posyandu dan meningkatkan kehadiran anak di sekolah, demikian disampaikan oleh Dr.Pungki Sumadi, Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas saat menyampaikan hasil evaluasi PKH tahun 2009 pada pertemuan Tim Pelaksana PKH dan instansi terkait, Senin 14 Juni 2010 di Ruang Rapat Lt.1 Kementerian Sosial RI. Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Sosial RI, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, BPS, PT Pos dan PT BRI. Selain itu, dalam pertemuan disampaikan bahwa PKH dinilai telah membantu pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, PKH bukanlah program yang hanya dimiliki Kementerian Sosial, melainkan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional serta instansi terkait lainnya.

(Dokumentasi OHH Ditjen Banjamsos Kementerian Sosial RI )

Hasil evaluasi pada tahun 2009 menyatakan verifikasi baru mencapai 40%. Hal ini menuntut keterlibatan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, demikian diungkapkan oleh Drs. Toto Utomo BS selaku Dirjen Banjamsos pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius dari instansi terkait agar verifikasi dapat berjalan dengan baik sampai tingkat daerah.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas tindak lanjut implementasi Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan karena dengan hadirnya Inpres 3 Tahun 2010 dapat memperkuat dukungan terhadap PKH agar semua sektor terkait serta pemerintah daerah dapat memberi peran yang kuatdalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Isu utama yang dibahas antara lain perbaikan prosedur verifikasi, percepatan proses pembayaran, perbaikan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah termasuk perhatian kepada anak jalanan, anak RTSM mendapat bantuan pendidikan, Jamkesmas, penyedia fasilitas pendukung di daerah.

Penerima PKH Tambah 300 Ribu Rumah Tangga

2010-05-24T20:29:00.002+07:00

[ Minggu, 23 Mei 2010 ]
Penerima PKH Tambah 300 Ribu Rumah Tangga
JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda depan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena itu, tingkat capaian keberhasilan PKH di daerah akan diimbangi dengan ekspansi target penerima.

Pemerintah bakal menambah jumlah penerima bantuan PKH sekitar 300 ribu rumah tangga sangat miskin pada 2011. ''Diharapkan, penerima program itu akan lebih merata dan tepat sasaran,'' ujar Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Chazali Husni Situmorang dalam keterangan tertulis kemarin (22/5).

Dia menyatakan, saat ini penerima bantuan PKH mencapai 816 ribu keluarga. Anggaran bagi masyarakat penerima manfaat itu mencapai Rp 1,3 triliun. Dengan penambahan peserta PKH, penerima bantuan akan mencapai 1,216 juta rumah tangga, sedangkan alokasi anggarannya meningkat menjadi Rp 1,6 triliun. ''Data penerima manfaat saat ini masih kami matangkan,'' katanya.

Chazali berharap PKH mampu memberdayakan rumah tangga sangat miskin di Indonesia. Setiap keluarga sangat miskin diberi bantuan Rp 600 ribu hingga Rp 2 juta per tahun yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing. (zul/c5/dwi)

18.689 RTSM Terima Bantuan PKH

2010-05-07T09:58:00.000+07:00

18.689 RTSM Terima Bantuan PKH
Wednesday, 21 April 2010 21:28 Harian Bhirawa Jawa Timur

altKab Mojokerto, Bhirawa
Sebanyak 18.689 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) se Kabupaten Mojokerto menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran dalam empat tahap.
Penyerahan tahap pertama dilakukan Wakil Bupati Mojokerto, H Wahyudi Iswanto awal pekan lalu untuk 6 Kecamatan yakni Jatirejo, Gondang, Pacet, Mojosari, Bangsal, dan Mojoanyar.
Pada tahap kedua dilakukan Bupati MOjokerto H Suwandi yang dipusatkan di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Rabu (21/4) kemarin. Sebanyak 1.195 RTSM se Kecamatan Sooko menerima PKH. Sementara untuk RTSM di Kecamatan Trowulan diberikan 1.859.
"Mudah-mudahan bantuan PKH ini dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk kesehatan dan pendidikan, baik itu balita, anak SD, SMP, dan ibu hamil," ungkap Bupati.

Bupati menambahkan, dana yang diberikan merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi rumah tangga sangat miskin sehingga kesejahteraannya dapat meningkat. "Kita akan memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini ada di masyarakat," pesan Bupati.
Dalam setahun, RTSM akan diberikan dana sesuai dengan jumlah keluarga yang ada, yang memenuhi unsur balita, anak SD, SMP, dan ibu hamil. Untuk SD dalam setahun akan mendapatkan Rp. 400.000,-, SMP Rp. 800.000,-, Ibu Hamil Rp. 800.000,- dan Balita Rp. 800.000,-.
"Dengan begitu, setiap RTSM akan menerima jumlah nominal berbeda sesuai dengan jumlah yang bersangkutan yaitu siswa SD dan SMP dihitung per-anak, sedangkan balita dalam satu keluarga dihitung satu balita, Ditambah lagi setiap RTSM mendapat tambahan Rp. 200.000," tambah Yudha Hadi, kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mendampingi Bupati. [kar]

Wabub Iswanto Serahkan Bantuan PKH di Kecamatan Pungging dan Ngoro

2010-05-07T09:49:00.002+07:00

[ Minggu, 25 April 2010 ]
Wabub Iswanto Serahkan Bantuan PKH di Kecamatan Pungging dan Ngoro

MOJOKERTO - Sebanyak 1.091 orang Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Pungging dan 1.303 RTSM orang di Kecamatan Ngoro kini bisa tersenyum. Sabtu (24/4) kemarin, mereka menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan rencananya dilaksanakan dalam empat tahap. Penyerahan tahap pertama di dua kecamatan ini dilakukan Wakil Bupati Mojokerto, H Wahyudi Iswanto didampingi Kepala Dinas Sosial Yudha Hadi serta Camat Pungging Istijab Waluyo dan Camat Ngoro Teguh Gunarko. Ini diawali penyerahan simbolis kepada perwakilan penerima PKH di Pendapa Kecamatan Pungging dan Ngoro.

Pencairan PKH di Kabupaten Mojokerto dilaksanakan dalam empat tahap dengan jumlah keseluruhan RTSM 17.413 orang dengan dana Rp 5 Miliar untuk kecamatan pungging 1.091 RTSM dengan dana sebesar Rp 300.250.000. Ini tersebar di 19 desa diwilayah Kecamatan Pungging sedangkan di Kecamatan Ngoro dengan jumlah RTSM 1303 orang dengan dana Rp 300.250.000 juga tersebar di 19 desa. Pembagian PKH ini diperuntukan untuk ibu hamil, anak balita dan anak Sekolah SD dan SMP. Pembagiannya bervariasi sesuai kebutuhan RTSM. Antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 550.000.

Wakil Bupati Mojokerto Wahyudi Iswanto berharap pencairan dana PKH ini dapat diperuntukan sesuai kebutuhan yang ditentukan pemerintah. Namun, tidak boleh dipakai kebutuhan diluar kebutuhan pokok. ''Mudah-mudahan bantuan PKH ini dapat digunakan sesuai fungsinya. Yaitu untuk kesehatan dan pendidikan, baik itu balita, anak SD, SMP, dan ibu hamil,'' kata Iswanto.

Selain PKH, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya melalui program plesterisasi, bedah rumah, jamkesda, pembangunan infrastruktur, Gakinsus, IMTAQ. (adv)

Mengintip Cara Kerja Pendamping PKH di Kabupaten Mojokerto

2010-05-07T09:46:00.000+07:00

[ Rabu, 05 Mei 2010 ]
Mengintip Cara Kerja Pendamping PKH di Kabupaten Mojokerto
Siaga 24 Jam, Biasakan Komunikasi dari Hati ke Hati

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, keberadaan rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Mojokerto mendapatkan kucuran Program Keluarga Harapan (PKH). Dibalik pelaksanaannya, banyak cerita yang bisa diungkap dari kerja para pendampingnya.

ABI MUKHLISIN, Mojokerto

---

JUMLAH pendamping PKH di Kabupaten Mojokerto saat ini sebanyak 75 orang. Dari jumlah itu, sepuluh orang diantaranya adalah operator. Mereka yang di lapangan, disebar ke seluruh kecamatan dan bertanggungjawab terhadap RTSM sasaran PKH di 304 desa. Tak heran, seluruh pendamping dituntut kerja ekstra. Setiap hari, mereka harus berkeliling ke desa-desa yang menjadi tanggung jawabnya.

Siang itu, sejumlah pendamping terlihat berkumpul di kantornya yang berada di area Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto. Selain sekadar saling menyapa, mereka juga melakukan koordinasi. Termasuk melaporkan kinerjanya dalam melakukan pendampingan terhadap RTSM sasaran program dari pusat tersebut.

M. Trubus misalnya. Pria berusia 43 dan sudah dikaruniai tiga anak itu sudah dua tahun ini mendapat tanggung jawab pendampingan di Kecamatan Gondang. Di kecamatan itu, dia harus mendampingi ratusan RTSM di enam desa. Antara lain, Desa Ngembat, Begagan Limo, Dilem, Kalikatir, Wonoploso dan Karang Kuten. ''Saya memang asalnya Kalikatir. Sehingga, saya mendampingi di sana,'' ungkapnya.

Sudah biasa bagi Trubus untuk naik-turun gunung. Maklum, enam desa yang menjadi tanggungjawabnya tersebut berada di pegunungan. Menjadi pendamping yang memang digaji, dia dituntut menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan tugas yang dijalankan itu, memang tak sekadar karena digaji. Namun, dibutuhkan jiwa sosial.

''Kami harus siaga 24 jam. Setiap saat ada yang membutuhkan, kami siap. Kadang ya malam hari harus mengantar sasaran PKH yang harus dibawa ke rumah sakit,'' katanya.

Dalam menjalankan tugasnya, dia mengandalkan sepeda motor. Dia harus naik dan turun gunung. Selama itu, perjalanannya tak selalu mulus. Halangan kerap dijumpai. Salah satunya adalah ban bocor. Dengan kondisi kanan dan kiri hutan, Trubus terpaksa menuntun sepedanya. ''Ya, bagaimana lagi. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya,'' katanya.

Untuk kegiatan rutinnya, pertemuan kelompok sebulan sekali. Tak jarang pula, harus mengumpulkan ketua kelompok. Dia juga harus menjalin komunikasi ke sekolah-sekolah. ''PKH itu kan termasuk anak sekolah. Sehingga, harus mendatangi sekolah,'' ungkapnya.

Terhadap anak sekolah, dia pernah disibukkan merayu seorang anak SMP. Anak yang merupakan RTSM itu tidak mau sekolah. Saat Trubus berusaha merayu dan mengajak agar anak tersebut mau sekolah. ''Dia anak kelas I SMP. Saat berusaha merayu, dia lari ke hutan. Ya harus telaten. Sekarang, anak itu sudah mau sekolah,'' katanya.

Memang, menghadapi sasaran PKH, pendamping dituntut mempunyai cara tersendiri. Yang paling ampuh adalah cara-cara pendekatan. ''Bahasa jiwa. Komunikasi dari hati ke hati,'' ujarnya.

Pun dengan Fajar Hariono. Dia mendapat tanggung jawab mendampingi sasaran PKH di Kecamatan Sooko. Dia juga dituntut siaga 24 jam dan telaten. Setiap hari, dia juga berkeliling ke desa-desa yang menjadi tanggungjawabnya. ''Kami ke sekolah, bidan dan Posyandu. Kami harus tahu yang absen. Dan, kalau ke Posyandu, kami harus tahu yang tidak ikut,'' katanya.

Yang tidak absen sekolah dan tidak ikut Posyandu, akan diberikan pemahaman. Sehingga, mereka tidak mengulanginya. ''Mereka terus sekolah. Dan, yang Posyandu menjadi ikut,'' katanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, dia sudah biasa menemui halangan. Bahkan, seorang teman sesama pendamping, pernah menerima ancaman. Itu setelah ada masyarakat yang tidak masuk menjadi sasaran PKH.

''Dia diancam dan dilurug ke rumahnya. Ya, yang bersangkutan sebenarnya masih menunggu. Ya, kami harus menjelaskan dan memberikan pemahaman,'' ujarnya. (yr)

Jadi Tersangka, Bachtiar Salahkan Dirjen Bansos

2010-02-06T11:57:00.000+07:00

[ Sabtu, 06 Februari 2010 ]
Jadi Tersangka, Bachtiar Salahkan Dirjen Bansos
JAKARTA - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akhirnya buka suara soal dugaan kasus korupsi yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada dirinya. Setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka, dia terkesan menyalahkan Dirjen Bantuan Sosial (Bansos) Amrun Daulay. Bachtiar menyatakan, penunjukan langsung dalam proyek pengadaan mesin jahit dan impor sapi tersebut atas usul Amrun Daulay.

Hal itu diungkapkan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut setelah salat Jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta, kemarin (5/2). ''Dia (Amrun Daulay) dari direktur. Tentu, dari situ, saya setuju. Kenapa saya setuju? Sebab, dalam argumentasinya, dia (Dirjen) menyatakan (penunjukan langsung itu) tidak melanggar hukum,'' jelas Bachtiar.

Soal penetapan harga, terang Bachtiar, meski ada penunjukan langsung, panitia pengadaan tetap saja mengecek harga di pasar. ''Sebagai menteri, saya bertanggung jawab secara moral. Tapi, dalam birokrasi, tanggung jawab itu harus berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing,'' tuturnya.

Bukankah penunjukan langsung hanya dibolehkan dalam keadaan darurat? Bachtiar mengungkapkan bahwa dana pengadaan itu tidak dialokasikan untuk pembelian barang. ''Itu adalah upaya pemberdayaan. Begitu sapi diberikan, harus ada bimbingan kepada petani. Kalau sapi gemuk, dia (petani) harus membeli. Itu pemberdayaan,'' katanya.

Begitu pula halnya dengan pengadaan mesin jahit. ''(Barang) harus diantar ke seluruh Indonesia. Harus ada bimbingan. Kalau nanti menjahit, dia juga harus membeli,'' ujar Bachtiar. Konsep pemberdayaan, lanjut dia, tidak boleh dipandang seperti sekadar membeli barang. ''Sebab, semua ini dalam rangka harkat dan martabat,'' ucapnya.

Bachtiar mengaku sempat marah besar kepada Dirjen Bansos Amrun Daullay soal dugaan adanya ketidakberesan dalam pengadaan sapi tersebut. Sebab, temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyebutkan bahwa jumlah sapi impor yang harus dibeli ternyata kurang. ''Tapi, itu sudah diselesaikan,'' terang Bachtiar. Data penyelesaian tersebut, kata dia, masih tersimpan di Depsos (kini Kementerian Sosial).

Soal peran Dirjen Bansos yang belum ditetapkan KPK sebagai tersangka, Bachtiar menyerahkan semua kepada proses pengadilan. Pria yang pernah menjadi anggota DPR itu membantah mendapatkan imbalan dari proyek tersebut. ''Saya kira tidak ada. Silakan periksa rekening. Saya ini sepuluh tahun di DPR dan delapan tahun menjadi menteri,'' jelasnya. Bachtiar menjabat menteri sosial sejak 2001 hingga 2009.

Soal penetapan sebagai tersangka oleh KPK, Bachtiar menganggap itu sebagai musibah. ''Di akhir masa jabatan, saya mengalami seperti ini. Beberapa waktu lalu, istri saya meninggal, kemudian mendapatkan pemberitaan seperti ini,'' katanya.

Kendati begitu, Bachtiar menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak punya unsur politis. ''Saya menyadari selama delapan tahun bekerja tidak kenal waktu. Tetapi, mungkin saya kurang cermat sehingga waktu ada kejadian ini dianggap salah oleh KPK,'' ucapnya. Dia juga siap menjalani penyidikan KPK.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Chandra Marta Hamzah mengungkapkan bahwa penyidikan kasus Bachtiar saat ini terus berlanjut. Dia menyebutkan, kasus korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri. ''Soal peran pihak lain, saya belum bisa menyebut. Nanti kami dalami,'' kata pimpinan KPK termuda tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bachtiar sebagai tersangka karena dianggap bertanggung jawab dalam dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Dalam kasus pertama, negara dirugikan sekitar Rp 24 miliar. Untuk kasus dugaan korupsi impor sapi, kerugian negara mencapai Rp 3,6 miliar.

Meski Bachtiar menyatakan tidak ada unsur politis dalam kasusnya, sejumlah politisi PPP berpandangan lain. Wakil Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy menilai kasus Bachtiar sengaja didesain. ''Katakan kebetulan, ini adalah kebetulan yang berulang-ulang. Sebagai politisi, kami belajar bahwa kebetulan yang berulang itu adalah desain,'' ujarnya kemarin.

Romy -sapaan Romahurmuziy- lantas membeberkan, Bachtiar ditetapkan sebagai tersangka tepat sehari setelah Mukernas PPP di Medan pada 29-31 Januari lalu. Dalam forum tersebut, PPP telah memutuskan sikap soal kasus Bank Century. Di antaranya menyatakan bahwa ada indikasi kuat pelanggaran undang-undang terkait dengan proses merger dan penggunaan dana fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Selain itu, Romy menyatakan bahwa berkas perkara Ketua DPP PPP Endin A.J. Soefihara tiba-tiba dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Lantas, tokoh senior PPP Zarkasih Noer juga tiba-tiba menghadapi persoalan terkait vila miliknya di kawasan Gunung Halimun.

''Secara teori, kasus seperti ini adalah koinsidensi atau kebetulan. Tetapi, terjadi terus-menerus. Terus terang, kami merasakan tekanan yang tidak ringan. Apalagi menjelang penyampaian kesimpulan (Pansus Hak Angket Bank Century) seperti sekarang,'' papar anggota pansus dari Fraksi PPP itu. (git/dyn/dwi)

Ganti Jamkesmas Jadi Jamsosnas

2009-11-13T20:09:00.000+07:00

[ Jum'at, 13 November 2009 ]
Ganti Jamkesmas Jadi Jamsosnas
JAKARTA - Program andalan mantan Menkes Siti Fadilah Supari, yakni jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tak berumur panjang. Setelah melalui evaluasi dan desakan dari berbagai pihak, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih akhirnya mengganti program tersebut dengan jaminan sosial nasional (jamsosnas). Hal itu, menurut Menkes, sesuai dengan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

''Dalam kurun waktu lima tahun ini, akan berubah menjadi jaminan sosial nasional. Berubah seperti yang digariskan UU,'' jelas Endang di sela peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Depkes, Jakarta, kemarin (12/11). Kendati demikian, kata Endang, perubahan dari jamkesmas menjadi jamsosnas tidak secara mendadak. Secara bertahap, pihaknya akan membahas dan menyosialisasikan perubahan itu. Program tersebut akan dimulai pada 2010.

Endang menjelaskan, tahun depan program baru itu meng-cover 76,4 juta jiwa. Namun, tidak semua masyarakat bakal ter-cover jamsosnas. Menurut dia, hanya masyarakat miskin dan hampir miskin yang bakal mendapat kuota program tersebut. Kriteria penerima jamsosnas, kata Menkes, berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diverifikasi. ''Bagi mereka yang ter-cover program ini, biaya pengobatan diganti sepenuhnya,'' ujarnya.

Pendataan bakal dilakukan PT Askes. Meski begitu, Menkes belum bisa memastikan penyelenggara program tersebut. Tak hanya masyarakat sipil, program itu juga bakal meng-cover anggota TNI beserta keluarganya. Hal itu sesuai dengan PP 19/2004. ''Mereka juga meminta anggota keluarganya terjamin,'' tutur Endang.

Menkes juga akan menggerakkan sektor swasta melalui Jamsostek. ''Sekarang ini belum semua pekerja mendapat asuransi. Kami akan meminta mereka mengasuransikan semua karyawan, " jelasnya. (kit/oki)

Dinsos Upayakan Bantuan Usaha

2009-10-09T10:38:00.000+07:00

Sabtu, 8 Agustus 2009

Untuk Sasaran PKH melalui Kube

MOJOKERTO - Keberadaan masyarakat sangat miskin di Kabupaten Mojokerto terus mendapat perhatian pemerintah setempat. Selain telah dikucuri dana Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial (Dinsos) mengupayakan bantuan tambahan.

Namun, bantuan tersebut diluar PKH yang sudah berjalan. ''Mereka (sasaran PKH) jangan hanya diberi ikan, tapi juga diberi kail,'' kata Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi.

Bantuan dimaksud, menurutnya, lebih diarahkan untuk usaha rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menjadi sasaran PKH itu. Selain menerima kucuran bantuan yang sudah jelas peruntukannya, mereka juga melakukan usaha untuk mendukung ekonominya. ''Kami mengusulkan kelompok usaha bersama (kube) ke pemerintah pusat,'' katanya.

Mengingat di pusat terdapat bantuan dan jaminan sosial (Banjamsos), dia optimistis usulannya tersebut direalisasi. Dikatakannya, ada 15 kube yang diusulkan. ''Kube-kube itu bukan bentukan baru. Melainkan, selama ini sudah jalan. Dan, semua anggotanya adalah RTSM sasaran PKH,'' ujarnya.

Bermacam jenis usaha yang dilakukan. Misalnya, Desa Suru, Kecamatan Dawar Blandong. Kube tersebut sudah melakukan budidaya kambing etawa. Berbeda lagi yang dilakukan kube di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan. Mereka melakukan pemberdayaan buruh tani hutan melalui penggemukan sapi potong. ''Mereka sudah lama mengumpulkan uang. Setiap kali pencairan, masing-masing mengumpulkan uang Rp 20 ribu. Lalu dibelikan kambing atau sapi,'' katanya.

Dengan usulan ini, pihaknya berharap ada campur tangan pemerintah pusat. Yaitu, berusaha dana hibah untuk modal kube tersebut. Bisa dibelikan kambing maupun sapi. ''Sejauh ini, memang belum ada kube yang anggotanya RTSM,'' ujarnya.

Dengan melakukan usaha sendiri, ekonomi bisa terangkat. Secara lisan, Yudha mengatakan, sudah menyampaikan usulannya itu kepada pemerintah pusat. ''Kalau kambing, nanti kan bisa menghasilkan anak. Dan itu, akan dibagi hasilnya,'' katanya.

Sebelumnya, Dinsos Kabupaten Mojokerto juga sudah mengegolkan jaminan kesehatan (jamkes) penghuni panti. Sehingga, dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kades tempat panti berada, para penghuninya sudah bisa mendapatkan layanan jamkes. Berbeda dengan usulan kube yang dibawa ke pusat, jamkes anak panti ini sepenuhnya dari APBD. (abi/yr)

INSTRUKSI NON-FORMAL BUPATI MOJOKERTO

2009-10-04T18:22:00.000+07:00

INSTRUKSI NON-FORMAL BUPATI MOJOKERTO

Bagian PDE, 2009-09-17 08:05:53

Instruksi non-formal Bupati Mojokerto mengenai pemberian dana PKH di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, yang kemudian direspon oleh Kepala Dinas Sosial, Drs. Yudha Hadi, SH.MBA., dan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke Departemen Sosial Pusat. Hasilnya, pada tahun 2009 ini, melalui komitmen antara Pemkab Mojokerto dan Departemen Sosial Pusat, dapat merealisasikan secara keseluruhan dana PKH di 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
Tepatnya pada hari ini, tanggal 16 September 2009, 3 kecamatan sisa yang baru mendapat pencairan dana PKH yaitu Kecamatan Kemlagi, Jetis dan Kutorejo, akhirnya mendapatkan pencairan dana tersebut. Tentunya dana yang ditunggu terasa tepat karena diterimakan menjelang Lebaran.. Secara berkeliling, Bupati Mojokerto menyampaikan secara simbolis bantuan tersebut kepada beberapa keluarga di ketiga kecamatan tersebut. Diawali di Kecamatan Kemlagi sekitar pukul 08.40 WIB, Bupati bersama dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Bapemas, Kepala Kantor Pol PP, Kepala Bagian Pembangunan, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol datang untuk melihat secara langsung masyarakat penerima bantuan dana PKH. Rombongan kemudian berlanjut ke Kecamatan Jetis, dan diakhiri di Kecamatan Kutorejo.
Bupati Mojokerto dalam sambutannya, di ketiga kecamatan tersebut, menitikberatkan pada penggunan dana PKH tersebut hendaknya jangan disalahgunakan. Semestinya dana tersebut dipergunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan keluarga. Jangan digunakan untuk membeli HP atau bahkan untuk DP kendaraan bermotor. Disamping itu, Bupati juga menyampaikan persetujuan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menggelontor sembako berupa gula sebesar 40 ton di Kabupaten Mojokerto, dan untuk tiap kecamatan akan dijatah sekitar 2 ton.
Mengenai penerima PKH, Kepala Dinsos menjelaskan bahwa kartu PKH yang dimiliki oleh penerima dapat dipergunakan untuk berobat gratis di pusat kesehatan umum. Disampaikan pula bahwa penerima PKH tahun 2009 di tiga kecamatan tersebut masih belum banyak, yaitu 199 RTSM untuk Kecamatan Kutorejo, 274 RTSM untuk Kecamatan Kemlagi, dan 433 RTSM untuk Kecamatan Jetis.
Atas dasar ini pula, Bupati Mojokerto memberikan instruksi informal kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk memperhatikan para keluarga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan. Menindaklanjuti instruksi tersebut, pihak Dinsos sudah berusaha menjemput bola dengan mengusulkan tambahan ke Departemen Sosial. Hasilnya, terdapat 10 ribu lebih keluarga yang masih dalam proses untuk diverifikasi oleh Pendamping PKH dengan data sebagai berikut:
- Kecamatan Kutorejo berjumlah 3.752 RTSM
- Kecamatan Kemlagi berjumlah 4.104 RTSM
- Kecamatan Jetis berjumlah 4.359 RTSM
Pencairan dana kali ini diberikan secara rapel, untuk 2 caturwulan sehingga setiap keluarga mendapatkan 2 kali lipat dari jumlah pokoknya. Sekedar pengetahuan: Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2007 mendapatkan kuota untuk 10 kecamatan, dan tahun 2008 adalah 5 kecamatan.(Bagian Humas dan Protokol)

PEMKAB MOJOKERTO CAIRKAN DANA PKH TIGA KECAMATAN

2009-10-04T18:15:00.000+07:00

PEMKAB MOJOKERTO CAIRKAN DANA PKH TIGA KECAMATAN
Friday, 18 September 2009 00:55

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jatim, mencairkan dana program keluarga harapan (PKH) untuk tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Kutorejo, Jetis dan Kemlagi.
Mojokerto, 17/9 (Antara/FINROLL News) - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jatim, mencairkan dana program keluarga harapan (PKH) untuk tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Kutorejo, Jetis dan Kemlagi.

Kepala kesejahteraan dan Sosial (Kessos) Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi, Kamis, mengatakan, pencairan tersebut diberikan kepada ribuan warga miskin yang tersebar di tiga kecamatan tersebut.

"Setiap penerima nantinya mendapatkan uang antara Rp200 ribu sampai Rp700 ribu," ujarnya menjelaskan.

Ia mengemukakan, dana PKH ini, sesuai dengan aturannya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, tambah gizi balita, membayar sekolah dan membeli peralatan sekolah.

"Jangan sampai uang yang diberikan ini digunakan untuk telepon genggam, membeli radio atau tape," katanya menegaskan.

Ia juga mengancam akan mencoret daftar nama penerima PKH, jika dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

"Kalau dalam praktiknya nanti kami mengetahui ada penerima PKH yang menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain, maka namanya akan kami coret dan mereka tidak bisa menerima dana itu lagi," katanya tegas.

Ia menjelaskan, setelah libur Lebaran, pihaknya akan menurunkan tim pengawas dan mendata pada setiap penerima untuk mengetahui peruntukan uang yang diberikan.

Jika ada sasaran sengaja menggunakan uang itu tidak sesuai peruntukan, penerima akan dicoret dan periode berikutnya mereka tidak dapat bantuan uang PKH lagi.

Ia menjelaskan, pencairan dana PKH di tiga kecamatan kali ini totalnya mencapai Rp753.508.000,00 dengan rincian Kecamatan Kutorejo mendapatakan Rp173.702.000,00, Kecamatan Jetis Rp352.370.000,00 dan Kecamatan Kemlagi Rp227.436.000,00.

Sementara itu, Surati, salah seorang warga Kutorejo yang menerima dana PKH mengaku bersyukur dana PKH tersebut bisa cair sebelum lebaran.

Karena, uang Rp700 ribu yang ia terima tersebut akan dipergunakan untuk membeli susu dan membelikan seragam sekolah anaknya.

"Sebelumnya saya sempat bingung dan berharap dana PKH bisa cair secepatnya. Karena sehabis lebaran ini saya harus membelikan buku, pensil, sepatu, dan seragam anak saya," katanya lirih.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Suwandi, mengimbau kepada penerima dana PKH supaya pandai-landai menggunkan dana itu. Jangan sampai penggunaan dana itu menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. (T

Pencairan Bantuan PKH 3 Kecamatan Baru

2009-09-09T15:56:00.000+07:00

Kamis, 09 Jul 2009 18:35:01

Dana PKH Kabupaten Mojokerto Cair Agustus

Mojokerto - Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mojokerto, Jatim, dipastikan akan cair pada Agustus mendatang.

Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi, Kamis, mengatakan, pemerintah pusat telah menjanjikan akan memberikan dana PKH kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Mojokerto, pada Agustus mendatang.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mendata RTSM di tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Jetis, Kutorejo dan Kemlagi yang belum mendapat dana PKH, katanya.

Dari hasil pendataan itu, ditemukan ada 1.100 RTSM layak menerima program dana PKH.

Selanjutnya, dari pendataan tersebut dilakukan penelitihan oleh pemerintah pusat dan akhirnya pemerintah menerima usulan dari Kabupaten Mojokerto, untuk mencairkan dana PKH pada 1.100 RTSM tersebut.

Semua RTSM susulan dari tiga kecamatan itu dijanjikan akan menerima dana PKH pada Agustus 2009. Oleh karena itu, untuk memuluskan proram itu, kini Dinsos telah menyiapkan tenaga pendamping, katanya menjelaskan.

Menurut dia, proram PKH ini telah dilakukan di 15 dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari lima kecamatan itu jumlah RTSM yang ada sebanyak 17.683 orang. Setiap RTSM mendapat dana bantuan uang dari pemerintah antara Rp200 ribu sampai Rp733 ribu.

Rencana pencairan ini ditanggapi positif oleh Sutono warga Jetis Kabupaten Mojokerto. Ia mengaku, meski dia masuk kategori RTSM. Namun, sampai sekarang ini belum pernah mendapatkan dana PKH dari pemerintah.

Padahal, keponakannya juga masuk kategori RTM di Kecamatan Gondang sudah mendapat dana PKH.

"Saya juga sudah pernah didata petugas, dan petugas tadi mengatakan, saya masuk keluarga RTSM sekaligus menjadi calon penerima dana PKH. Namun, sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan dana itu bisa saya terima," katanya.

Dia sudah lama berharap bisa mendapatkan dana PKH itu. Karena dana itu nantinya bisa meringankan beban ekonominya.

"Saya juga sudah sering tanya ke Pak Polo (Kepala Dusun-red) kapan dana itu PKH untuk saya cair. Beliau juga tidak tahu dan menyuruh saya bertanya ke Kecamatan atau ke Kantor Kesejahteran dan Sosial Kabupaten Mojokerto," katanya menambahkan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PKH Kecamatan Pungging

2009-09-09T14:42:00.000+07:00

Hari ini baru saja dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan PKH di Kecamatan Pungging. Tim Monev yang terdiri atas perwakilan Bappeda (ibu Nurul, ibu Endah), Dinas Kesehatan (bapak Agus), Dinas Pendidikan (Nur Rakhmat dan bu Melok) dan Dinas Sosial (bapak Edi dan Joko Supangkat) yang didampingi pendamping PKH Pungging mendatangi dua sampel fasilitas pendukung PKH yaitu SMPN II Pungging, dan Puskesmas Watukenongo.

Di SMPN II Pungging tim Monev disambut baik oleh ibu kepala sekolah, Suparni M.Pd. Perbincangan berlangsung dengan hangat dan terbuka. Masing-masih pihak mengungkapkan segala temuan yang terlihat pada pelaksanaan PKH, dari mulai masalah absensi siswa, peningkatan kemampuan siswa miskin dalam memenuhi kewajiban (finansial) sekolah, sampai saran dan solusi yang perlu dtindaklanjuti bersama.

Perjalanan dilanjutkan ke desa Watukenongo untuk menuju puskesmas. Jalan yang dilalui sedikit di luar prediksi karena baru diuruk pasir batu yang belum diratakan sehingga sedikit mengurangi kelancaran perjalanan, namun Alhamdulillah rombongan tim sampai dengan selamat sampai tujuan.
Di puskesmas Watukenongo, tim ditemui oleh kepala puskesmas, ibu Ambar dan koordinator bidan desa, ibu Min (demikian kami memanggil beliau)

Temuan yang diperoleh dari peninjauan di puskesmas, bahwa ternyata data absensi pemeriksaan keseharan oleh peserta PKH, dikerjakan pada satuan instansi kesehatan yang lebih kecil, yaitu langsung pada bidan desa, dikirim langsung ke rumah bidan, sehingga, puskesmas tidak pernah menangani. Namun, pihak puskesmas memang sudah mengetahui bahwa itu sudah prosedurnya. Pendamping juga tetap melaksanakan tugasnya untuk mendampingi peserta PKH yang membutuhkan akses ke fasilitas kesehatan, misalnya baru-baru ini, membantu mengusahakan peserta PKH untuk mengakses Jamkesmas untuk pengobatan bayinya yang sakit.

Secara umum, pelaksanaan PKH di kecamatan Pungging terbilang cukup baik, didukung oleh penyedia layanan pendidikan dan kesehatan yang baik dan mendukung penuh pelaksanaan program ini.
Proses Monev ini diakhiri pukul 11.00 dengan beberapa saran tindak lanjut yang akan dikerjakan bersama-sama.

Berikut ini sedikit dokumentasi pelaksanaan Monev di kecamatan Pungging.

APSi Gelar Takjil Gratis

2009-09-05T22:37:00.001+07:00

Agustus tanpa posting hehe. Sebenarnya banyak sekali kegiatan selama Agustus, tapi admin lagi jarang online karena kesibukan dunia nyata.

Nah, ini adalah kegiatan terbaru kami, APSi, Asosiasi Pekerja Sosial Mojopahit yang terbentuk bulan Agustus lalu oleh para Pekerja Sosial Pendamping dan Operator (nanti saya ceritakan bagaimana prosesnya pembentukannya) menggelar aksi bagi-bagi takjil gratis di jalan depan Kantor Dinas Sosial.

Direncanakan dalam aksi ini, sekitar 2000 paket takjil dibagikan secara serentak mulai pukul 16.30WIB sampai habis paket. Dana yang digunakan murni swadaya anggota APSi, "itung-itung amal", kata teman-teman

Nah, ini adalah dokumentasi ketika rapat pembahasan materi kegiatan gelar takjil, tanggal 31 Agustus 2009. Rapat dipimpin oleh Fajar Hariono (kaos merah)

Dalam rapat ini diputuskan banyak hal teknis sebagai persiapan gelar takjil gratis. Salah satu keputusannya adalah hidangan takjil yang nantinya akan berupa kolak kacang hijau plus ketela. Kurma dan pisang sebagai pelengkap.

Nah, ini dokumentasi pada hari-H, 5 September 2009

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1430H

2009-09-02T18:18:00.004+07:00

Sebelumnya admin Blog PKH Mojokerto Mohon maaf jika dalam sebulan ini, blog sangat jarang di-update, terkait dengan kegiatan alam nyata yang cukup menyita waktu, sehingga lupa update blog.

Dengan ini kami, para Pekerja Sosial Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Kabupaten Mojokerto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1430H/2009M.
Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT...

Pemerintah Stop BLT Tahun Depan

2009-07-27T07:31:00.002+07:00

[ Minggu, 26 Juli 2009 ]
Pemerintah Stop BLT Tahun Depan
JAKARTA - Teka-teki terkait kelanjutan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terjawab sudah. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan program kompensasi kenaikan BBM itu pada 2010. Bahkan, Bachtiar mengatakan, pertimbangan penghentian program BLT karena program tersebut dinilai kurang mendidik masyarakat.

''BLT tidak bisa diberikan secara terus-menerus. Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir penyalurannya,'' ujar Bachtiar di Jakarta kemarin (25/7). Meski BLT tidak dilanjutkan, kata Mensos, program lain yang dianggap berhasil membantu masyarakat kecil akan dimaksimalkan. Tujuannya, mengganti program BLT, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), bantuan jaminan sosial, dan kredit usaha rakyat (KUR).

''Program BLT itu merupakan bantuan yang diberikan agar jumlah penduduk miskin tidak bertambah dan juga diterapkan oleh negara-negara seperti Brazil dan Meksiko. Kini saatnya program lain yang berjalan,'' katanya.

Menurut Bachtiar, Indonesia mendapat pujian dari negara-negara lain karena keberhasilannya dalam hal BLT. Terutama dalam memaksimalkan program yang menangani 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total dana yang disalurkan Rp 14 triliun tersebut. ''Karena itu, kami berharap, program bantuan bagi rakyat miskin yang telah berjalan baik bisa dilanjutkan dengan program yang lebih baik untuk mendukung rakyat kecil,'' tegas dia.

BLT merupakan realisasi salah satu di antara tiga klaster program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran. (zul/iro)

Program PKH kok tidak disebut yah? Memang termasuk dalam Bantuan Jaminan Sosial sih, tapi kok meragukan yah? Semoga saja PKH juga termasuk Program bantuan yang hasilnya seperti yang diharapkan Pak Mensos

2009-07-22T07:58:00.003+07:00

Karena udah tanggal 12 Juli lebih, masih saja belum mendapat imel konfirmasi dari panitia Kompetisi blog mojokerto 2009, tak kira blog yang kubikin uda tersisih jauh2 hari :-( Tapi pas aku (iseng) tadi malam cek ke situs blogger Mojokerto, eh, masih masuk daftar hehe.

Memang sih, postingku banyak yang tidak orisinal, sekedar kopi paste dari beberapa harian besar seperti jawapos dan lain-lain. Waktu mendaftar aku cuma berpikir kalo konsep blog inilah yang orisinal, bukan postingnya, secara blog ini banyak kopi pastenya. Konsep dasarnya adalah membahas mojokerto dari sisi yang betul kuketahui secara pasti.

Kalau membahas masalah Candi Tikus, Kolam segaran, Onde-onde, aku sih kurang paham, bukan karena aku sok sibuk dan ga sempat jalan-jalan, hanya karena aku memang orangnya kuper, yang bahkan tempat jajan yang lengkap di Mojokerto aja gak tau.

Temen deketku yang dari Kediri kan ngekos di Mojokerto, kebetulan rekan kerja juga malah pernah nyeletuk gini, "Walah, wong Mojokerto gak ngerti Mojokerto", hanya karena aku tidak tahu tempat jajanan di Mojokerto hihihi...
Candi-candi juga cuma pernah numpang lewat aja, ga pernah mampir, lewat pun karena urusan kerja (parah deh)
Yah, secara geografis rumahku lebih deket ke Sidoarjo sih. Rumahku di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, yang sepanjang jalan protokol Krian-Mojosari, adalah desa yang merupakan perbatasan dengan Sidoarjo, 20Km dari Kabupaten.

Blog ini adalah blog yang kudedikasikan untuk para Pekerja Sosial Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Mojokerto yang aku juga turut di dalamnya. Yah, walaupun kadang (sangat) tidak update, isinya akan aku usahakan tetap fokus ke masalah PKH Mojokerto, sebuah sudut pandang lain dari Mojokerto.

Pengaduan PKH

2009-06-14T14:05:00.003+07:00

Salut atas kepedulian penulis pengaduan tentang mengapa tidak ada PKH di Kota Mojokerto, bahkan menyangkut pengembalian dana PKH ke pusat juga di bahas disitu.
Pengaduan tersebut dilayangkan melalui situs resmi kota Mojokerto.

Berikut cuplikannya

Ini versi fullnya, klik untuk melihat ukuran sebenarnya

Jatirejo

2009-06-03T13:17:00.005+07:00

Kecamatan Jatirejo terdiri atas xx desa
Berikut ini adalah para Pendamping Kecamatan Jatirejo

Muhammad Soin Widhasworo, dipanggil Soin
Alamat : Bangsal
Koordinator PKH Kecamatan Jatirejo

Ayuhannafiq, dipanggil Yuhan
Alamat : Kedungsari, Kemlagi

Sodikin, dipanggil Cak Diqin
Alamat : Balongmasin, Pungging

Vita Herma Wijayanti, dipanggil Vita
Alamat : Lebakjabung, Jatirejo

Dini Fatmayanti, dipanggil Dini
Alamat : Dinoyo, Jatirejo

Mi'rojul Anam, dipanggil Anam
Alamat : Mojopilang, Kemlagi

Sooko

2009-06-03T11:07:00.006+07:00

Kecamatan Sooko terdiri atas xx desa
Berikut ini adalah paran Pendamping Kecamatan Sooko

Fajar Harianto, dipanggil Fajar
Alamat : Mengelo, Sooko
Koordinator Pendamping PKH Sooko
Koordinator Lapangan Teman2 PKH jika ada event global

Umi Nuridatun Ni'mah, dipanggil Ida Sooko
Alamat : Belakang MAN Sooko
Biasanya menjadi Bendahara teman2 PKH

Muhammad Yusuf, dipanggil Yusuf atau Ucup
Alamat : Sooko

Aida Dwi P., dipanggil Aida
Alamat : Sooko

Dinas Sosial Dalam Pameran Hari Jadi Mojokerto ke-716

2009-05-21T08:58:00.006+07:00

Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-716, diselenggarakan pameran hasil kerajinan dan produk2 unggulan dari seluruh mojokerto, termasuk kecamatan, UPT dan dinas, di Pusat Perkulakan Sepatu dan Tas (PPST), Trowulan, Mojokerto.

Berikut ini reportase dalam gambar stan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Berikut ini adalah hasil kerajinan karang taruna yang dibina oleh Dinas Sosial

Asbak Perunggu

Kaligrafi dari tetesan Kuningan dan perunggu (wow!)

Hiasan dinding dan pengganjal pintu

Tas tangan manik2

Kalung manik2 kaca dan gantungan hiasan mobil

Piala juara karang taruna tingkat provinsi dipajang juga loh

Kemarin adalah hari terakhir pameran ini sejak dibuka mulai awal Mei.

Forum Para Pendamping PKH

2009-05-19T23:59:00.005+07:00

Klik untuk memperbesar gambar

Menindaklanjuti usulan dari Mas Kholik, Pendamping Kecamatan Gempol, Pasuruan

saran bagi rekan yang pakar di dunia IT, segeralah kita dibuatkan "rumah" yang mudah diakses rekan-rekan biar jika mau komen musti berkunjug ksna kmri

maka, dengan mengucap Basmalah sekaligus Hamdalah, Forum Pekerja Sosial Pendamping Program Keluarga Harapan dengan ini kami luncurkan. Forum ini bisa diakses di http://pkh.ownbb.com/

Semoga dengan diluncurkannya forum ini, hubungan antar UPPKH seindonesia semakin erat yang pada akhirnya diharapkan akan memperlancar dan menyukseskan kegiatan PKH di Indonesia.

Google Crawl This Blog

2009-05-12T10:32:00.003+07:00

kalau di blog pribadi saya ada ulasan ini, http://rrhakim.blogspot.com/2009/03/seberapa-cepat-google-meng-crawl-blog.html
saya coba sekali lagi untuk melihat seberapa cepat google menemukan update blog ini. Sebenarnya sih kurang fair karena blogger kan notabene milik google juga. Namun memang semakin terkenal (banyak trafik) suatu situs, google akan lebih cepat update data pencariannya. kalau dulu blog PKH masih agak lambat di-crawl, yaitu 8 menit, sekarang sudah lumayan cepat, 3 menit, seperti ilustrasi di bawah ini.

Penerima PKH Membengkak 2.077 RTSM di 13 Kecamatan

2009-05-12T10:27:00.001+07:00

Radar Mojokerto
[ Jum'at, 08 Mei 2009 ]
Penerima PKH Membengkak 2.077 RTSM di 13 Kecamatan

MOJOKERTO - Penerima program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2009 dipastikan membengkak. Dari total penerima sebelumnya 15.562 RTSM kini bertambah sebanyak 2.077 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Meski baru tercatat, direncanakan mereka akan menerima bantuan perdana pada 20 Juni mendatang.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Yudha Hadi mengungkapkan, penambahan 2077 RTSM tersebut merupakan hasil verifikasi dari jumlah sisa kuota yang ditetapkan BPS sebanyak 17 ribu. Sebab, sebelumnya Dinsos baru menetapkan penerima PKH sebesar 15.561. ''Bukan berarti tingkat RTSM saat ini bertambah, melainkan penentuan untuk 2000-an RTSM sisa kuota baru kita tetapkan setelah verifikasi," katanya kemarin.

Memang, dibandingkan tahun 2007 hingga 2008 lalu jumlah RTSM layak penerima PKH belum memenuhi kuota yang ditetapkan. Sebab, berdasarkan verifikasi dan validasi oleh pendamping PKH di 15 kecamatan banyak ditemukan tidak layak menerima. Diantaranya, dianggap mampu, berpenghasilan sesuai UMR dan bisa memenuhi kebutuhan makan sebanyak tiga kali dengan memenuhi empat sehat lima sempurna. ''Untuk RTSM ini memang cukup dinamis. Perubahan menjadi kaya ke miskin cukup cepat. Sebaliknya begitu," terangnya.

Dikatakan, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, untuk 2077 RTSM baru tersebut memang dinyatakan cukup memenuhi kriteria menerima program PKH. Yaitu Rp 200 ribu hingga Rp 700 ribu per empat bulan. Penerimaan program sendiri ditentukan berdasarkan status RTSM. Baik tingkat pendidikan, kesehatan, balita dan ibu hamil.

''Dalam verifikasi ini kami menggunakan open system. Dari RT, desa, kecamatan hingga kabupaten," urainya.

Berdasarkan penetapan penerima PKH baru, diketahui dari 15 kecamatan sasaran yang ada, hasil verifikasi untuk memenuhi kuoto 2.077 RTSM hanya terseber di 13 Kecamatan. Diantaranya, Jatirejo, Pacet, Trawas, Ngoro, Pungging, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, Dlanggu, Trowulan, Sooko, Gedeg dan Dawarblandong.

Sedangkan untuk dua kecamatan yang tidak menerima kuota tambahan yakni untuk Kecamatan Gondang dan Puri. ''Bukan berarti di dua kecamatan itu tidak ada penambahan. Namun penentuan RTSM berdasarkan kuota dan juknis pengalihan RTSM," urainya.

Karenanya dengan ditetapkannya penambahan RTSM, dijadwalkan pada 20 Juni mendatang mereka sudah bisa menerima bantuan sesuai ketentuan. Bersamaan dengan pencairan lanjutan bagi 15.561 RTSM yang sudah ditetapkan lebih dulu. ''Untuk memastikan pemanfaatan bantuan dua minggu setelah pencairan kami akan melakukan verifikasi. Apakah benar digunakan semestinya atau tidak," tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada tahun 2007 lalu Dinsos pernah mengembalikan anggaran bantuan PKH sebesar Rp 1,4 miliar. Sebab, kendati sudah ditentukan kuota RTSM sebanyak 17 ribu, tetapi dari hasil verifikasi diketahui sebanyak 1.100 diantaranya dinilai tidak layak menerima. Sehingga, untuk menghindari pemanfaatan anggaran, Dinsos lantas mengembalikan langsung pada kas negara. (ris/yr)

Kurangi Jatah 600 RTSM

2009-04-30T11:11:00.001+07:00

[Rabu, 26 November 2008]

Kurangi Jatah 600 RTSM

MOJOKERTO - Pencairan bantuan program Kesejahteraan Sosial (PKH) di Kabupaten Mojokerto lunas untuk tahap kedua. Setelah kemarin dilakukan pencairan untuk lima kecamatan sisa. Yakni Kecamatan Puri, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pungging.

''Total yang kita cairkan mencapai Rp 4,7 miliar,'' ujar Kepala Kankessos Yudha Hadi. Rinciannya Kecamatan Puri sebesar Rp 770 juta, Kecamatan Dlanggu sebesar Rp 366 juta, Kecamatan Bangsal sebesar Rp 281 juta, Kecamatan Mojosari sebesar Rp 282 juta dan Kecamatan Pungging sebesar Rp 406 juta.

Jumlah penerimanya sendiri mencapai 4.303 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Yakni Puri 770 RTSM, Dlanggu, 982 RTSM, Bangsal 728 RTSM, Mojosari 722 RTSM dan Pungging 1.101 RTSM. Namun tidak seluruh RTSM tersebut menerima dalam jumlah utuh. Lantaran ada diantara mereka yang jatahnya dikurangi setelah kelayakannya sebagai penerima menurun. ''Ada 600 RTSM yang kita dinilai kurang layak lagi menerima PKH,'' terangnya. Salah satunya lantaran anak mereka sudah lulus SMP. Padahal PKH hanya dapat diberikan sepanjang RTSM penerima memiliki anak balita, sekolah SD ataupun SMP.

''Kita selalu up date data. Karena itu sekarang kita sedang menghitung berapa yang harus dikembalikan ke pusat, setelah diketahui ada penerima yang tidak layak lagi'' jelasnya. Sebagian mereka terpaksa harus diputus jatah PKH-nya. Sebagian lainnya harus dikurangi lantaran masih memiliki faktor kelayakan lain.

Misalnya, meski anaknya sudah lulus SMP, tetapi masih punya anak sekolah SD atau balita. ''Untuk ini hanya kita kurangi,'' terangnya. Meski jumlah dan besarannya hingga kini masih dalam penghitungan. ''Yang jelas semua sisa pasti akan kita kembalikan,'' tegasnya. Terkecuali ada kebijakan dari pusat yang memungkinkan pengalihan jatah tersebut pada penerima lainnya. Ataupun penerima baru yang memenuhi persyaratan.

''Sebelumnya pendataan PKH dilakukan secara aktif oleh petugas. Masyarakat hanya pasif karena menjadi obyek penilaian. Tetapi sekarang, masyarakat banyak yang tahu tentang program PKH dan ramai-ramai daftar sebagai penerima,'' jelasnya. Tentu saja hal itu tidak serta merta dapat dikabulkan lantaran masih butuh penilaian terkait kelayakan mereka. ''Yang jelas, jika memang anggarannya bisa dialihkan, kita siap, dan kita punya data nama dan alamat RTSM yang bisa dijadikan penerima,'' jelasnya. Apalagi sampai kini PKH baru menyisir 15 kecamatan. Sementara masih ada tiga kecamatan yang belum tersentuh sama sekali.

PKH sendiri merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Berupa pemberian bantuan untuk penunjang biaya pendidikan dan kesehatan RTSM. Jumlah yang diterima tiap RTSM berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp 2,2 per tahun. Pencairannya dilakukan sebanyak tiga kali. ''Pencairan terakhir sebelum tanggal 15 Desember nanti,'' tegasnya. (jif/yr)

Ratusan Wesel PKH Ganda di Puri

2009-04-30T10:58:00.002+07:00

Ratusan Wesel PKH Ganda

Suasana Pencairan PKH Puri

MOJOKERTO - Proses pencairan program keluarga harapan (PKH) tahap pertama tahun 2009 di Kabupaten Mojokerto diwarnai dengan temuan ratusan wesel ganda di dua desa di Kecamatan Puri. Wesel yang kiranya digunakan sebagai bukti pembayaran PKH tersebut ditemukan di Desa Kenanten sebanyak 59 dan Desa Tambak Agung sebanyak 50 buah. Diduga wesel yang dilengkapi nomor barcode (seri) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut akibat kesalahan cetak oleh PT Pos Cabang Mojokerto.

Untuk menghindari penyalahgunaan wesel ganda, petugas pendamping PKH Kecamatan Puri mengamankan 108 wesel tersebut agar tidak dicairkan. ''Kami menemukan wesel ganda itu H-3 sebelum pencairan di kecamatan Puri saat melakukan pengecekan," ujar Khoirul Muhtadin pendamping PKH Kecamatan Puri.

Menurutnya kesalahan dobel cetak itu sejauh ini baru ditemukan kali pertama di Kabupaten Mojokerto. Pasalnya, selama beberapa kali pencairan belum pernah terjadi hal yang sama. ''Kami tidak tahu kenapa sampai ada dobel wesel begitu banyak. Tapi memang untuk tahun ini pencetak wesel diserahkan pada PT Pos di masing-masing daerah," jelasnya.

Dari ratusan wesel yang diamankan, Khoirul menyatakan, tidak ada perbedaan sedikit pun dengan bentul wesel yang akan dibagikan pada RTSM saat pencairan di Kantor Kecamatan Puri.

Semisal penerima dengan nama Astutik, warga Desa Kenanten RW 01 Kecamatan Puri, dengan jumlah bantuan yang diterima Rp 467.000, terdapat dua nama. Termasuk, nomor barcode, nomor res dan nomor RS. Serta untuk ratusan penerima yang lain dengan jumlah bantuan antara Rp 200 ribu hingga Rp 733 ribu per RTSM. ''Mengenai nomor barcode semuanya sama tidak ada perbedaan apa pun," urainya.

Meski begitu sebelum temuan tersebut disampaikan pada PT Pos Cabang Mojokerto, Pendamping rencananya baru akan mengembalikan setelah berlangsung pencairan bagi 905 penerima PKH di Kecamatan Puri.

Dengan menggunakan wesel pembayaran PKH sesuai jatah semestinya. ''Secara lisan kita sudah laporkan. Tapi baru akan kita kembali setelah semua RTSM mengambil bantuan. Dan itu harus disertai berita acara pengembalian wesel ganda," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi mengungkapkan, adanya temuan wesel ganda tersebut diduga dalam melakukan pencetakan PT Pos Cabang Mojokerto kurang teliti.

Diantaranya mengecek nomor barcode dan penerima wesel yang dicetak. Sehingga jika tidak segera diamankan maka potensi penggunaan wesel kembali dimungkinkan terulang. ''Kami tidak ingin terjadi seperti itu, karena sudah jelas akan menciptakan masalah baru," katanya.

Karena itu agar tidak terulang kembali, dia berharap dalam pencairan tahap ke 2 nanti PT Pos Cabang Mojokerto lebih teliti dalam hal cetak dan pendataan. Atau jika perlu segera merubah pola pendistribusian wesel PKH dari melalui perangkat desa menggunakan metode pengiriman via pos pada masing-masing RTSM.

''Dan yang paling penting sebelum mengeluarkan wesel koordinasikan dulu dengan para pendamping PKH di masing-masing kecamatan. karena kalau terjadi kekeliruan seperti wesel ganda dan nomor barcode sama bisa diteliti," paparnya.

Sementara itu, terkait temuan tersebut sejauh ini Kepala PT Pos Cabang Mojokerto belum memberikan keterangan apapun. Sebab saat ketika dikonfirmasi ponselnya tidak aktif.

Sekadar diketahui pencairan PKH sendiri pada Minggu (26/4) kemarin dilakukan untuk 7 kecamatan secara bersamaan. Selain Kecamatan Puri, Dlanggu sebanyak 1.608, Sooko 1.008, Trowulan 1.585, Gedeg 986, Dawarblandong 1.536, dan Jatirejo sebanyak 1.471 RTSM. (ris/yr)

Diklat Pendamping PKH 2008

2009-04-30T10:11:00.004+07:00

Karena sudah terlalu lama album slide show Diklat PKH 2008 bertengger di kolom sebelah, sekarang waktunya untuk berpindah ke kolom posting saja. Diklat PKH 2008 ini diadakan di Balai Pelatihan dan Manajemen Kesejahteraan Sosial Malang, 31 Agustus - 6 September 2008.

Pencairan BLT Kec. Pungging 2009

2009-04-29T16:04:00.004+07:00

Mbak Dina Berkoordinasi dengan Satpol PP

Penerima BLT Sudah Antre Pagi2

RRHakim Memberitahu Jadwal Desa kepada Penerima BLT

Pak Mashuri (POS) Berinteraksi dengan Penerima BLT

Penerima BLT yang Datang Terlalu Pagi Terpaksa Menunggu

Loket Mulai Dibuka

Jadwal Pencairan BLT tahap Pertama tahun 2009 di kabupaten Mojokerto adalah terakhir hari ini, 29 April 2009. Pencairan pada hari ini dilaksanakan untuk kecamatan Pungging dan Ngoro. Penulis kebetulan adalah Pendamping PKH Kec. Pungging, jadi turut membantu kelancaran pencairan BLT kecamatan Pungging

Pukul 07.00, petugas POS sudah datang di pendopo kecamatan Pungging. Tidak seperti pencairan BLT tahun 2008, pengaturan pencairan terlihat jauh lebih tertata. Ada tiga loket yang akan melayani 3742 penerima bantuan secara simultan sehingga akan mempercepat proses pencairan.

Uang tunai datang dengan dikawal Polisi sekitar pukul 07.30. Sedikit persiapan sana sini, pukul 08.00 tepat penerima bantuan langsung tunai dapat mulai mencairkan wesel yang telah mereka terima.
Wesel? ya, Kartu BLT yang dulu terlihat mewah dan untuk lebih dari satu kali pengambilan untuk tahun ini berubah menjadi wesel. Berupa kertas putih dengan data2 penerima tercantum di atasnya. Wesel ini pun tak ubahnya seperti wesel biasa yang hanya berlaku untuk satu kali pencairan bantuan saja. Lebih aman menurut saya, karena akan mengurangi hilangnya kartu (jika ada lebih dari satu bagian yang disobek sebagai tanda terima)

Kami, Pendamping PKH, berinisiatif membantu kelancaran Pencairan BLT di kecamatan Pungging ini. Kami membantu para penerima BLT untuk mengantre di loket yang sesuai dengan desa asal mereka. Sebagian besar penerima tidak tahu adanya sistem penjadwalan berdasarkan desa ini. Jadi mereka yang dari desa Ngrame misalnya, walaupun datang pagi2, tetap akan dilayani siang sesudah desa2 yang tercantum dalam jadwal.

Berikut ada adalah pembagian loket untuk 19 desa di Kecamatan Pungging.
Loket 1 : Tunggalpager, Lebaksono, Sekargadung, Tempuran, Watukenongo, Ngrame
Loket 2 : Jabontegal, Balongmasin, Purworejo, Kedungmungal, Curahmojo, Jatilangkung, Mojorejo
Loket 3 : Pungging, Kembangringgit, Banjartanggul, Kalipuro, Bangun, Randuharjo

Pembayaran dijadwalkan sampai pukul 13.00, namun pada pukul 12.00 pendopo kecamatan sudah terlihat sepi karena memang pencairan kali ini relatif lebih cepat daripada pencairan sebelumnya.

Bertahap, BLT-PKH Cair

2009-04-26T21:05:00.001+07:00

Surabaya Post, Selasa, 21 April 2009 | 10:57 WIB
MOJOKERTO – Sedikitnya 10 ribu warga miskin (gakin) tersebar empat kecamatan di Kab.Mojokerto, Selasa (21/4) pagi tadi, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bersamaan itu juga dicairkan bantuan dana program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk proram BLT dicairkan untuk gakin di Kec. Jetis, dan Kec. Dawarblandog. Sedangkan bantuan program PKH diperuntukkan warga Kec. Pungging, dan Kec. Ngoro.

Kepala Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial (Kessos) Pemkab Mojokerto, Yudha Hadi didampingi Kahumas Pemkab Mojokerto, Hj Alfiah Ernawati S.sos MM, mengatakan, pada tahun ini pencairan dana BLT dan PKH dilakukan secara bergilir. “Hari ini pencairan BLT dilakukan di Kec. Jetis dan Kec. Dawarblandog. Jumlah penerima BLT di Kec. Jetis, sebanyak 4.100 Gakin atau rumah tangga miskin (RTM), dan di Kec. Dawarblandong, sebanyak 4.621 RTM,” katanya, Selasa (21/4) pagi tadi.

Sedangkan untuk program PKH dicair kepada 1.028 RTM di Kec. Pungging, dan di Kec. Ngoro, sebanyak 1.220 RTM. Dalam pencairan dana bantuan ini tidak ada pemotongan. ”Jika ada pemotogan, laporkan ke Pemkab,” tegas Yudha.

Sementara itu, Sulastri (34) warga Pucuk Dawarblandong mengaku berangkat dari rumah sejak pukul 05.30 agar bisa antre terdepan menerima bantuan BLT. “Eh, tak tahunya di sini sudah banyak yang antre. Padahal petugas mulai membuka loket pencairan mulai pukul 07.00,” ujarnya. “Alhamdulillah, saya dapat urutan ke 40. Kalau siang jelas antreannya semakin panjang,” tambah Sulastri.

Sedangkan, Ruslan (45) warga Sawo Kec. Jetis Kab. Mojokerto, merasa lega dengan cairnya dana BLT. Karena cairnya dana BLT sebesar Rp 300 ribu bisa untuk meringankan beban kebutuhan keluarganya. bas

Blog PKH Mojokerto No 1, DINSOS No 3

2009-04-26T19:01:00.004+07:00

klik untuk memperbesar

Hari ini hasil pencarian Google dengan kata kunci "PKH Mojokerto" menampilkan blog nonresmi PKH Mojokerto di urutan teratas. Biasanya masih nomor 6 atau 7. Bahkan pernah melorot sampai halaman 4 pencarian. Kadang kalah juga sama blog pendahulu pkhmojokerto yang sekarang entah siapa yang mengadministrasi. Kalau hari ini bahkan situ Dinas Sosial Mojokerto duduk di posisi 3. Mungkin lagi banyak yang liat2 kali ya. Kalo pas lagi sepi ya melorot lagi.

PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI TANAH AIR

2009-04-15T20:55:00.003+07:00

Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia yang senantiasa menuntut keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganannya adalah masalah kemiskinan. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial (social functioning) (Siporin, 1975; Zastrow, 1982; 1989; Morales, 1989; Suharto, 1997). Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek pembangunan; bahwa klien memiliki kapabilitas dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan, bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi aset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.
Sebagamana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi “kesehatan”, psikolog dengan konsepsi “perilaku adekuat”, guru dengan konsepsi “pendidikan”, dan pengacara dengan konsepsi “keadilan”, keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaaan sosial dengan profesi lainnya. Morales dan Sheafor (1989:18) menyatakan:

Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person’s world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work.

Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
3. Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemesikinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Secara tegas, memang sulit mengkategorikan bahwa sasaran garapan pekerjaan sosial adalah salah satu kelompok dari ketiga kelompok di atas. Pekerjaan sosial melihat bahwa kelompok sasaran dalam menangani kemiskinan harus mencakup tiga kelompok miskin secara simultan. Dalam kaitan ini, maka seringkali orang mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan “status” atau “profil” yang melekat padanya yang kemudian disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan, pengemis, anak jalanan, suku terasing, jompo terlantar, penyandang cacat (tubuh, mental, sosial) dll adalah beberapa contoh PMKS yang sering diidentikan dengan sasaran pekerjaan sosial di Indonesia. Belum ada hasil penelitian yang komprehensif apakah mereka ini tergolong pada kelompok destitute, poor atau vulnerable. Namun dapat diasumsikan bahwa proporsi jumlah PMKS diantara ketiga kategori tersebut membentuk piramida kemiskinan.
Pada pendekatan pertama, pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi:
1. Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial.
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.
Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self-determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. PROKESOS penanganan kemiskinan dapat dikategorikan kedalam beberapa strategi:
1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE atau Kelompok Usaha Bersama.

STRATEGI MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN : KONSEPSI PEKERJAAN SOSIAL (PENDAMPING) PKH (Program Keluarga harapan)

Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “person-in-environment dan person-in-situation”.
Tujuan dari Program Kelurga Harapan adalah merubah Pola Perilaku terhadap sasaran RTSM agar menjadi lebih baik untuk generasi yang datang. Dengan pembekalan bimbingan dan pelatihan Pekerja Sosial/pendamping senantiasa mampu membina dan mendorong agar RTSM dapat berjuang begitu pentingnya kesadaran masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan.
Keberhasilan/Ujung Tombak Program Keluarga Harapan ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar Ikhlas, siap menghadapi situasi dan kondisi lingkungan serta pendekatan lebih intensif, akan memberikan Motivasi terhadap RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak menjadi generasi yang lebih maju dari orang tuanya
Pentinganya Peranan Pemerintah Daerah menjadi Ukuran Keberhasilan Program Keluarga Harapan. Sejauh mana peranan pemerintah daerah selalu menjadi persoalan di lapangan. Sulitnya berkoordinasi dan respon dari intansi terkait begitu lambat dan mengabaikan. Sikap dan perilaku pejabat yang acuh tapi mau rakyatnya sejahtera tidak sejalan dengan pernyataan pejabat pembuat komitmen/Bupati.
Berbagai alasan tentunya didasar pada otonomi daerah, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya paling penting didahulukan sehingga PKH ini kurang disambut meriah oleh Pemerintah Daerah tertentu. Persoalanya bagaimanapun gencarnya sosialisasi oleh Pendamping, tetap tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah setempat.

Penutup
Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Departemen Sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan. Dalam strateginya Depsos berpijak pada teori dan pendekatan pekerjaan sosial.
Strategi penanganan kemiskinan dalam persepektif pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian sosial si miskin (dalam arti individu dan kelompok) dalam kaitannya dengan konteks lingkungan dan situasi sosial.

Diposkan sebagai komentar halaman blog pkhmojokertokab.blogspot.com/2009/02/home oleh JUHADI OP. SUBANG disadur dari artikel oleh Edi Suharto Ph.D dengan perubahan seperlunya yang tidak mengubah makna.

5 Menteri Temui 2.700 Pendamping Orang Miskin

2009-04-08T21:17:00.001+07:00

Senin, 23/03/2009 15:32 WIB

5 Menteri Temui 2.700 Pendamping Orang Miskin
Andi Saputra - detiksport

Jakarta - 5 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu bertemu dengan 2.700 perwakilan Pekerja Sosial Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) dari 80 kabupaten di 15 provinsi.

Mereka adalah Menteri Kordinator Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Pertemuan digelar di Hall D, PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/03/2009).

Ketua Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan, Akifah Elansary, mengatakan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat menutup kemungkinan terjadinya overlapping antar lembaga. Karena melibatkan beberapa departemen yaitu Kementerian Kesejahteraan Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Diharapkan PKH yang diluncurkan pemerintah pada 2007 lalu ini dapat menjadi instrumen pemberantasan kemiskinan baru yang terintegrasi dan terpadu," kata Akifah.

Dijelaskan dia, PKH merupakan skema penanganan kemiskinan jangka panjang sebagai kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun berbeda dengan BLT, PKH menerapkan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau conditional cash transfer kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu.

"Untuk tahap awal PKH telah diberikan kepada 500.000 rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) di tujuh provinsi," ujarnya.

Ketujuh provinsi itu adalah Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur .

Pada tahun 2008, penerima PKH meningkat menjadi 700 ribu RTSM dari tambahan enam provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

"Anggaran yang dikeluarkan untuk PKH pada tahun 2008 berasal dari APBN dengan jumlah dana Rp 1,1 triliun," kata dia.

Lebih lanjut, Akifah menjelaskan kualifikasi yang menjadi target PKH adalah rumah tangga miskin kronis, rentan terhadap goncangan, transitory poverty.

"PKH juga diharapkan dapat meningkatkan human capital Pendidikan, kesehatan, nutrisi dengan tujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas manusia, pengurangan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu hamil serta mengurangi pekerja anak," papar dia.

( asp / aan )

Program PKH Diyakini Bisa Sejahterakan Rakyat

2009-04-08T21:13:00.000+07:00

Program PKH Diyakini Bisa Sejahterakan Rakyat
Selasa, 24 Maret 2009, 21:11:47 WIB
Laporan: M Hendry Ginting

Jakarta, RMonline. Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan pemerintah pada 2007 lalu, diharapkan menjadi sarana pemberantasan kemiskinan baru yang terintegrasi dan terpadu.

Selain itu, diharapkan dengan program tersebut peningkatan pendidikan dan kesehatan dan gizi masyarakat miskin akan dapat terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mensos Bachtiar Chamsyah, dalam Rakor Pekerja Sosial Pendamping PKH, Senin (23/3), di Hall D PRJ, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Mensos menjelaskan dalam prakteknya PKH adalah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hanya perbedaannya PKH menerapkan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) kepada rumah tangga yang memenuhi kualitas tertentu.

Program ini sendiri, pada tahap awal dilaksanakan di tujuh propinsi melibatkan 500 ribu Rumah Tangga yang Sangat Miskin (RTSM). Tujuh propinsi tersebut adalah Gorontalo, Sumbar, DKI, Jabar, Jatim, Sulut dan NTT.

Di tahun berikutnya ditambah enam propinsi lagi yaitu NAD, Sumut, Yogyakarta, Banten, NTB dan Kalsel.

Dia menjelaskan sampai saat ini program PKH sudah dilaksanakan di 72 kabupaten di 13 propinsi dengan penerima 700 ribu RTSM. Anggaran dari APBN sebesar Rp 1 triliun akan meningkat hingga Rp 1,5 triliun pada tahun 2009.

PKH pun diharapkan dapat meningkatkan pendidikan, kesehatan dan nutrisi masyarakat. Lembaga negara yang terlibat dalam PKH ini adalah Kementrian Kesejahteraan Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik.

"Untuk menyukseskan program ini diperlukan kerja keras, program yang bagus, pelaksana yang baik dan anggaran yang memadai. Tanpa itu semua, program apapun tidak akan menuai hasil yang memuaskan," ujar Mensos dalam acara konferensi pers yang juga dihadiri oleh Menkokesra Aburizal Bakrie, serta para pejabat terkait lainnya.

Sementara itu, di tengah terpaan krisis ekonomi global yang melanda dunia, dimana salah satu dampaknya adalah meningkatnya angka pengangguran, kehadiran PKH ini juga diharapkan akan menjadi salah satu jawaban.

Pasalnya, program tersebut tidak hanya mengatasi kemiskinan saja melainkan membuka puluhan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja produktif. [dry]

Pemerintah Perpanjang BLT

2009-03-27T15:05:00.000+07:00

[ Kamis, 26 Maret 2009 ]
Pemerintah Perpanjang BLT
JAKARTA - Pemerintah bakal memperpanjang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) meski kini telah menjadi komoditas politik. Namun, itu hanya untuk kelurga miskin yang tinggal di daerah terpencil.

''Penyaluran ditargetkan selesai akhir April. Tapi, masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau diberi kelonggaran hingga akhir Mei,'' kata Sekjen Depsos Chazali H. Situmorang di Jakarta kemarin (25/3).

Saat ini, lanjut dia, pembagian BLT periode Januari-Februari 2009 senilai Rp 200 ribu per rumah tangga miskin sudah berjalan di ibu kota-ibu kota provinsi. Untuk membuktikan komitmen pemerintah kepada publik, program tersebut akan dituntaskan sesuai jadwal yang sudah disusun jauh-jauh hari.

''Sekarang mulai bergerak ke kabupaten dan kota yang lain. Kantor pos di masing-masing daerah sudah menyiapkan jadwal. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti,'' tuturnya.

Pada 18 Maret lalu, pemerintah mulai menyalurkan BLT bagi 18.832.053 rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Mensos Bachtiar Chamsyah mengatakan, tahun ini pemerintah menyediakan dana Rp 3,766 triliun untuk BLT selama dua bulan.(zul/oki)

Dokumentasi Rakornas 2009

2009-03-27T08:32:00.002+07:00

Mohon maaf belum sempat untuk menuliskan laporan perjalanan dalam beberapa hari ini, baru dokumentasi fotonya yang bisa dinikmati bersama.

Logo Depsos yang Baru Pada Blog Ini

2009-03-07T20:34:00.003+07:00

Akhirnya dengan sedikit susah payah, header blog ini berhasil juga untuk diganti dengan logo baru depsos, walaupun mengorbankan Tag Header supaya logonya kelihatan.
Ini dia header barunya.

Ini header yang lama

Kenapa sih suka Header yang rame dan rimbun? yah, berasa sejuk aja kalau melihat taman bunga.

PKH Lima Kecamatan Cair

2009-03-01T09:04:00.001+07:00

Jawapos

[ Selasa, 23 September 2008 ]
PKH Lima Kecamatan Cair

MOJOKERTO - Bupati Suwandi meminta agar dana bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH) yang kemarin dicairkan untuk lima kecamatan tambahan, supaya dimanfaatkan penerimanya sebaik-baiknya. Dia meminta agar dana tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak perlu, namun harus sesuai tujuan awal alokasi penggunaan dana tersebut. Yakni, untuk menunjang biaya kesehatan dan pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerimanya.

''Kita tahu saat ini banyak kebutuhan yang mendesak, khususnya terkait kebutuhan Lebaran. Tapi, kita tetap berharap, PKH hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tidak untuk keperluan lainnya. Dulu katanya ada yang dibelikan ponsel, itu kan tak sesuai," ujar Suwandi.

Suwandi berharap, pemanfaatan PKH benar-benar tepat guna. ''Selain untuk asupan makanan tambahan balita agar lebih sehat, seyogianya dana PKH digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah anak. Dari buku tulis, buku-buku penunjang sampai seragam," jelasnya.

Karena para penerima PKH juga termasuk para menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sehari sebelumnya telah menerima pencairan jatah empat bulan senilai Rp 400 ribu. ''Penerima PKH memang bisa secara otomatis menerima BLT," kata Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial (Kankessos) Yudha Hadi.

Dana PKH memang khusus diperuntukkan bagi keluarga sangat miskin yang sedang hamil atau memiliki anak balita. Juga RTSM yang membiayai pendidikan anaknya pada jenjang SD sampai SMP. Untuk ibu hamil, berhak menerima bantuan Rp 800 ribu per tahun, memiliki satu anak balita Rp 400 ribu per tahun. Sedangkan untuk yang membiayai anak sekolah SD, berhak menerima senilai Rp 400 ribu per tahun. Sedangkan untuk jenjang SMP, sebesar Rp 800 ribu per tahun. ''Bila RTSM memiliki semua kriteria tersebut, maka berhak mendapat bantuan sebesar Rp 2,2 juta setiap tahun," jelasnya.

Pencairan kemarin dilakukan untuk 4.441 RTSM. Rinciannya, Kecamatan Pungging, 1.135 RTSM, Kecamatan Mojosari 750 RTSM, Kecamatan Bangsal 751 RTSM, Kecamatan Dlanggu 1.017 RTSM dan Kecamatan Puri 788 RTSM.

''Setidaknya kita mencairkan Rp 1,7 miliar untuk lima kecamatan ini," ungkap Agus Aribowo, kepala Kantor Pos Mojokerto. Dana yang diterima masing-masing RTSM kemarin sangat beragam. Mulai Rp 200 ribu hingga Rp 733 ribu.

Sesuai rencana, seyogianya lokasi pencairan dilakukan di Kantor Pos pembantu di kecamatan masing-masing. Khususnya untuk Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Dlanggu di Kantor Pos. Namun, untuk di Kecamatan Bangsal, dialihkan ke Balai Desa Pacing, karena halaman Kantor Pos terlalu sempit. Dua kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pungging dan Kecamatan Puri pencairannya dilaksanakan di balai kecamatan.

Secara umum pencairan PKH kemarin berjalan tertib dan aman. Meskipun sempat terjadi antrean berjubel, namun pada lima lokasi yang ada tidak sampai terjadi aksi saling dorong yang membahayakan. Selain karena penjadwalan yang rapi dan ditaati warga, juga karena semua penerima memang perempuan. Terkecuali lelaki yang menjadi orang tua tunggal dan masih memiliki anak balita atau sekolah SD maupun SMP.

Namun, sepertinya para penerima PKH sulit menjalankan imbauan bupati tersebut. karena rata-rata tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap. ''Bagi saya, yang penting ya untuk kebutuhan yang paling mendesak dulu. Soal kesehatan dan pendidikan anak, yang pasti juga tetap kita penuhi," ujar salah satu penerima PKH di Bangsal disambut anggukan penerima lainnya. (jif/yr)

Data Keluarga Miskin Error, Kakankessos Sulit Tetapkan Sasaran

2009-03-01T08:59:00.002+07:00

Jawapos

[ Senin, 24 November 2008 ]
Data Keluarga Miskin Error
Kakankessos Sulit Tetapkan Sasaran

MOJOKERTO - Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto kembali bermasalah. Munculnya kesimpangsiuran data keluarga miskin ini setelah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Rumah Tangga Sangat Miskin mengalami kesalahan sekitar 13,4 persen. Akibatnya, penetapan sasaran program pengentasan kemiskinan ikut menuai persoalan.

Salah satu program yang terimbas ketidakvalidan data keluarga miskin ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengacu pada data BPS untuk menentukan sasaran progam. Ribuan kuota RTSM penerima program PKH gagal mendapatkan program lantaran kesalahan itu.

Diakui Yudha Hadi, kepala Kantor Kesejahteraan Sosial (Kankessos) Kabupaten Mojokerto yang bertindak sebagai Unit Pelaksana Program (UPP) PKH, pihaknya mengalami kendala untuk memverifikasi ulang data dari BPS.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya sebanyak tiga kali, masih banyak ditemukan data yang error. ''Ada perangkat desa yang dicatat sebagai RTSM. Juga, ada nama tapi tak ada orangnya," ucap Yudha usai evaluasi program PKH kemarin. Lebih lanjut, pihaknya telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali atas data BPS itu. Dan sekali melakukan validasi.

Menurut Yudha, justru verifikasi door to door dan by name by address yang dilakukan pendamping PKH dianggap sesuai dengan kondisi RTSM sesungguhnya. ''Hasil verifikasi kami itu tak bisa dibantah, karena semua pendamping melakukan verifikasi dari rumah ke rumah setiap data RTSM dari BPS," kilahnya.

Dia menyebut, dari 13.059 RTSM yang tercatat di data BPS, 1.216 diantaranya salah sasaran. Sehingga lanjut dia, pihaknya terpaksa menganulir data salah tersebut sebagai penerima PKH. Tak hanya itu, ia mengaku harus kehilangan jumlah kuota penerima PKH sesuai dengan data yang dianulir.

''Terpaksa kita mengembalikan dana PKH sekitar Rp1.267.533.000. Jika data BPS tak salah, maka semua dana PKH sebesar Rp15.167.800.000 akan bisa diterimakan kepada RTSM secara keseluruhan," ujarnya menyayangkan.

Dicetuskan, idealnya program PKH tak mengambil kuota dari data BPS yang sarat dengan kesalahan itu. Menurut dia, dari hasil verifikasi, kuota itu akan ditetapkan. ''Setelah verifikasi, angka itulah yang dipakai kuota. Jika demikian, tak ada dana yang sia-sia,'' katanya. Dia berharap, ada payung hukum untuk mengambil alih dana yang dikembalikan itu untuk sasaran RTSM lain dari hasil verifikasi.

Muhammad Aswat, korwil PKH Jatim kepada wartawan mengatakan, untuk meminimalisir kesalahan data sasasaran PKH, tahun 2009 nanti pemerintah pusat akan membuat sistem baru pendataan data RTSM. Data itu berasal dari data BPS yang telah diverifikasi pendamping PKH. ''Nama programnya open system. Departemen Sosial (Depsos) sudah melakukan koordinasi dengan BPS Pusat untuk program ini," katanya.

Dikatakan, berdasarkan data dari open system tersebut, akan bisa meminimalisir kesalahan data. Karena pendamping akan melakukan verifikasi satu-per satu data yang didapat dari BPS, hasil pendataan terbaru. ''Ini belajar dari pelaksanaan PKH dua tahun ini. Karena data RTSM PKH melalui verifikasi langsung, kesalahannya bisa diminimalisir," tegasnya.

Dia juga menyebut, data kemiskinan yang diterbitkan BPS memang masih ditemukan inclution dan exclution error. Namun, ia tak menyebut berapa persen kesalahan data kemiskinan di Jawa Timur.

Sementara mengenai program PKH sendiri, ia menyebut jika program ini hanya bisa dinikmati RTSM maksimal enam tahun. Lebih dari itu kata dia, akan ada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan meneruskan program PKH. ''Program ini sudah di-uji coba di tiga provinsi, diantaranya DIY, NTT dan Gorontalo," terangnya. (ang/yr)

PKH Untuk 3 Kecamatan Terakhir Mojokerto

2009-02-28T07:09:00.003+07:00

Tiga Kecamatan di Mojokerto Target PKH

Kompas, Rabu, 31 Desember 2008 | 01:09 WIB

MOJOKERTO, RABU - Tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto akan menjadi target baru pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2009. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi, Selasa (30/12) menyebutkan ketiganya adalah Kecamatan Kutorejo, Jetis, dan Kemlagi.

Terdapat total 12.215 rumah tangga sangat miskin atau RTSM yang akan jadi sasaran baru PKH di ketiga kecamatan itu. Masing-masing 3.752 RTSM di Kecamatan Kutorejo, 4.104 RTSM di Kecamatan Jetis, dan 4.359 RTSM di Kecamatan Kemlagi.

Selain itu akan terdapat pula 1.100 RTSM yang pada tahun sebelumnya tidak termasuk dalam data penerima dana PKH karena kesalahan data BPS. Jumlah tersebut melengkapi total 15.292 RTSM yang terdapat di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dijadikan sasaran PKH sepanjang 2008 lalu.

Logo Baru Depsos

2009-02-25T11:06:00.005+07:00

Mulai tanggal 24 Desember 2008, Depsos RI telah resmi menggunakan logo baru seperti yang terlihat di atas sesuai dengan Permensos No. 139 tahun 2008. Hal kecil yang membuat saya tergelitik adalah bahwa favicon situs Depsos masih berupa logo sebelumnya. Tapi walaupun dilihat dari segi teknis cukup sederhana, sekedar penggantian favicon situs sekelas Depsos akan membutuhkan usaha yang cukup besar (mengerti kan?)

Jangankan Depsos yang situsnya merupakan situs kenegaraan, blog ini saja, walaupun sudah tahu kalau logo Depsos ada yang baru, masih saja menggunakan logo yang lama. Hal ini tentu saja karena ada faktor pertimbangan nonteknis. Salah satunya adalah, logo depsos yang tercetak di seragam kami para pendamping PKH masih merupakan logo lama Depsos, takutnya nanti kalau ada yang mengunjungi blog ini yang telah menggunakan logo baru misalnya, akan bertanya, "loh, kok beda sama seragamnya?". Padahal kami mendapat jatah seragam baru dalam interval tahunan.

Begitulah kira-kira. Silakan berkomentar untuk meramaikan blog ini.

Dlanggu

2009-02-25T10:23:00.007+07:00

Kecamatan Dlanggu terdiri atas xx desa
Berikut ini adalah para pendamping Kecamatan Dlanggu.

Effendi Heri Susanto, dipanggil Effendi atau Pak Pendik.
Alamat : Dlanggu, Mojokerto.
Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Dlanggu
Mendampingi desa ...

Eriza Martha Redati, dipanggil Riris.
Alamat : Venus gang III/23
Mendampingi desa ...

dipanggil Ita.
Alamat : Trawas, Mojokerto
Mendampingi desa...

Ririn Yuliati, dipanggil Ririn.
Alamat :
Mendampingi desa

Data ini belum lengkap, mohon diverifikasi lewat kolom komentar di bawah ini...

Puri

2009-02-25T09:48:00.008+07:00

Kecamatan Puri terdiri atas xx desa.
Berikut ini adalah para pendamping untuk Kecamatan Puri

H. Khoirul Muhtadin, dipanggil Khoirul, Pak Irul atau Abah Irul.
Alamat : Jl. Wijayakusuma 05, Banjaragung, Puri, Mojokerto
Koordinator PKH Kecamatan Puri
Mendampingi desa...

Ahmad Shobirin, dipanggil Shobirin atau Birin.
Alamat : Puri, Mojokerto.
Mendampingi desa...

Siti Mauidatul M.S, dipanggil Bu Ida.
Alamat : Puri, Mojokerto
Mendampingi Desa...

Bangsal

2009-02-25T09:17:00.006+07:00

Kecamatan Bangsal terdiri atas xx desa
Berikut ini adalah para pendamping PKH untuk Kecamatan Bangsal

Samsul Bahri, dipanggil Samsul
Alamat : Bangsal
Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Bangsal

Hadi Ibna Maranta A., dipanggil Hadi
Alamat : Bangsal, Mojokerto

Sulistyowati, dipanggil Sulis
Alamat : Bangsal, Mojokerto

Data ini masih belum lengkap, mohon diverifikasi dengan berkomentar di bawah ini.

Mojosari

2009-02-25T08:53:00.009+07:00

Mojosari terdiri atas 19 desa
Berikut ini adalah personel para Pendamping PKH Kecamatan Mojosari

Iwan Iswantoro, S.E., dipanggil Iwan
Alamat : Perum Teratai Sooko, Mojokerto
Koordinator PKH Kecamatan Mojosari.

Neni Supatmadi, dipanggil Neni
Alamat : Mojosari, Mojokerto
Menggantikan Ivone yang mengundurkan diri.

Anis
Alamat : Jiyu, Kutorejo, Mojokerto
Menggantikan Ahmad Hariadi

Akhmad Hariadi S.Pd, dipanggil Hariadi.
Alamat : Jotangan RT. 06/04 Jotangan Mojosari, Mojokerto
Mantan Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Mojosari. mengundurkan diri awal tahun 2009

Risa Ivone S.Sos, dipanggil Ivone
Alamat : Sooko, Mojokerto
Status PKH : resign, digantikan oleh Neni Supatmadi

Kontak

2009-02-25T08:37:00.003+07:00

Blog ini adalah blog nonresmi, jadi kami tidak menggunakan kontak Dinas apapun, terutama Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang menaungi kami. Untuk sementara kami hanya membuka kontak lasung via blog ini dengan mengirip komentar pada tiap-tiap postingan, dan alamat
blogmaster yaitu di hakim_elektro@yahoo.com
y!m : hakim_elektro
Homepage : rrhakim.blogspot.com

Data Entry

2009-02-24T20:52:00.001+07:00

Petugas Data Entry

Abdul Basith
Bambang
Erlin
Yuni
Aris
Artha

Pungging

2009-02-24T19:19:00.009+07:00

Kecamatan Pungging terdiri atas 19 desa.
Berikut ini adalah para Pendamping PKH untuk kecamatan Pungging:

Rahmat Riduwanulhakim, dipanggil Hakim (RRHakim)
Saat ini adalah koordinator pendamping PKH kecamatan Pungging
Alamat : Desa Bangun, RT.04/RW.02, Kecamatan Pungging, Mojokerto
Mendampingi RTSM Desa Bangun, Kembangringgit, Tempuran, Sekargadung dan Purworejo

Ardiana Wahyuning Astuti, dipanggil Dina
Alamat : Perum Wisma Pungging Permai Blok AE/10, Pungging, Mojokerto
Mendampingi Desa Tunggalpager, Watukenongo, dan Lebaksono

Dwi Soko Harianto, dipanggil Soko
Alamat : Dusun Pungging Krisik, Desa Balongmasin, Pungging, Mojokerto
Mendampingi Desa Jabontegal, Curahmojo, Mojorejo, Kedungmungal, Kalipuro, Jatilangkung dan Banjartanggul

Dwi Agustin
Alamat : Desa Kedung Gempol, Mojosari, Mojokerto
Mendampingi desa Balongmasin, Ngrame, Randuharjo, dan Pungging
menggantikan Devi Prima Musvita yang mengundurkan diri akhir 2008.

Devi Prima Musvita, dipanggil Devi
Alamat : Dusun Brenet, Watukenongo, Pungging, Mojokerto
Mendampingi desa Balongmasin, Ngrame, Randuharjo, dan Pungging
sampai akhirnya mengundurkan diri pada akhir 2008.

Operator

2009-02-23T07:28:00.004+07:00

Operator PKH adalah:
Tugas Operator adalah
berikut ini adalah para personilnya

Irvan Handoko
Didik Kurniadi
Rita Meilasari

Program Keluarga Harapan

2009-02-23T07:13:00.000+07:00

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

PKH merupakan program lintas Departemen Kementerian dan Lembaga, karena tim utamanya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenamya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

APA ARTI PROGRAM KELUARGA HARAPAN?

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

SIAPAKAH SASARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN?

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi lbu Hamil

KOMPONEN APA SAJA YANG MENJADI FOKUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN?

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

MENGAPA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DIPERLUKAN?

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

BERAPA BESAR BANTUANNYA?

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Skenario Bantuan

Bantuan per RTSM per tahun

Bantuan tetapRp. 200.000

a. Anak usia di bawah 6 tahun & Ibu hamil/menyusui, Rp.800.000/tahun

b. Anak usia SD/MI, Rp.400.000/tahun

d. Anak usia SMP/MTs, Rp.800.000/tahun

Bantuan minimum per RTSM, Rp.600.000/tahun

Bantuan maksimum per RTSM, Rp.2.200.000/tahun

Catatan:

Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

KAPAN DAN DI MANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DILAKSANAKAN?

PKH mulai diluncurkan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperiukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2007 ini akan dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah sasaran program sebanyak 500.000 RTMS. Ketujuh provinsi tersebut adalah: Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka PKH akan dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), mengingat sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode tersebut, target peserta secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh RSTM dengan anak usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas.

PIHAK MANA SAJAKAH YANG TERKAIT DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN?

PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH.

Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah:

UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan

Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihakpihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung.

Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

BAGAIMANA PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN?

Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena:

1. Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Mereka membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak.

2. UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya di seluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga amatlah sulit mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi pendamping sangat dibutuhkan. Pendamping adalah pancaindera PKH.

Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan. Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH. Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri. Pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan sekali untuk menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan.

Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di kantor camat, atau di kantor yang dekat dengan PT POS dan atau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki peserta PKH. Di sini pendamping melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya.

Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke UPPKH Kabupaten/Kota. Pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan program di lapangan, yaitu:

1. Tugas Persiapan Program

Tugas persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan Pendamping untuk mempersiapkan pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat.

1. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH;
2. Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum;
3. Mengelompkan peserta kedalam kelompok yang teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudahkan tugas pendampingan;
4. Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya disebut Ketua Kelompok saja);
5. Membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.

2. Tugas Rutin:

1. Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/kota;
2. Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang diterima (Lihat Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat)
3. Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen;
4. Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program)
5. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan;
6. Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok;
7. Melakukan pertemuan bulanan dengan Pelayan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi pelayanan terkait.
8. Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan Pendidikan.

Ada beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendamping PKH, yaitu:

1. Pertemuan Awal

Tahap pertama yang dilakukan oleh pendamping adalah melakukan pertemuan terbuka dengan calon peserta PKH. Dalam pertemuan itu dilakukan kegiatan sosialisasi program mengenai manfaat program dan bagaimana berpartisipasi dalam program.

Keluarga yang dipilih mengikuti program dikumpulkan dan diberi arahan untuk membentuk kelompok-kelompok ibu yang terdiri dari lebih kurang 25 orang dalam satu kelompok. Kelompok ini kemudian memilih ketua kelompok ibu penerima sebagai koordinator kelompok dan menetapkan jadwal pertemuan rutin kelompok untuk berdiskusi bersama dalam menjalankan program.

Pada pertemuan ini juga dilakukan pemeriksaan formulir yang digunakan sebagai alat verifikasi keikutsertaan, antara lain pemeriksaan akta lahir anak (dan membantu pengadaannya jika belum tersedia), penyusunan jadwal kunjungan, dan sebagainya.

2. Mendampingi Proses Pembayaran

Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun kecuali pengamatan dan pengawasan selama proses pembayaran berlangsung. Namun begitu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum kegiatan berjalan agar proses berlangsung aman dan terkendali, yaitu:

a. Pergi ke Kantor Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima manfaat yang merupakan kelompok binaannya.

b. Menginformasikan Ketua Kelompok mengenai jadwal dan memastikan bahwa pembayaran diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan.

3. Berdiskusi dalam Kelompok

Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips praktis dan murah bagi kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi untuk meningkatkan mutu keluarga.

4. Pendampingan Rutin

Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (SeninKamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus akta lahir maupun memeriksa rutin ke puskesmas.

5. Berkunjung Ke Rumah Penerima Bantuan

Jika pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti: lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses (lihat Buku Pedoman Pengaduan)

6. Memfasilitasi Proses Pengaduan

Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program.

7. Mengunjungi Penyedia Layanan

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun peningkatan mutu PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya mencegah kegagalan kelancaran program ketimbang memperbaikinya.

8. Melakukan Konsolidasi

Pada hari Jum'at, para pendamping melakukan koordinasi dengan sesama pendamping dan tim lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa dan ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi peningkatan mutu program.

9. Meningkatkan Kapasitas Diri

Untuk meningkatkan mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga diadakan diskusi dan pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu antarkecamatan maupun didalam kecamatan sendiri sebagai upaya menampung pelajaran berarti (lesson learned & best practices) yang bisa digunakan oleh pendamping lain agar mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus harian di lapangan.

Setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan pengembangan memerlukan penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya dihargai. Penghargaan ini diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan memotivasi lingkungannya menghasilkan produktivitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang telah diraihnya. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan sengaja melanggar koridor aturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati dalam sebuah lembaga. Sanksi diberikan agar yang bersangkutan maupun orang yang mengetahuinya tidak mengulangi perbuatan yang merugikan lembaga, lingkungannya maupun dirinya sendiri. lni juga merupakan alat pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Informasi tentang PKH :
Dirjen Banjamsos Depsos RI
Jl. Salemba Raya Gd. Lt. 4 Jakarta Pusat
Kantor Dinas Sosial Kabupaten lokasi PKH
Sekretariat PKH Kabupaten lokasi PKH

http://www.depsos.go.id
terima kasih kepada http://adamnugroho.blogspot.com

Personel UPPKH

2009-02-22T15:19:00.007+07:00

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) terdiri atas Pendamping, Operator dan Petugas Data Entry.
Berikut Ini adalah daftar Petugas UPPKH.

Berikut adalah personel pendamping PKH dari 10 Kecamatan di Mojokerto yang menerima PKH mulai tahun anggaran 2007. Diurutkan secara alfabetis. Klik tombol nama kecamatan untuk mengetahui lebih detail.

Berikut adalah personel pendamping PKH dari 5 Kecamatan pengembangan di Mojokerto yang menerima PKH mulai tahun anggaran 2008. Diurutkan secara alfabetis. Klik tombol nama kecamatan untuk mengetahui lebih detail.

Tentang

2009-02-22T15:18:00.003+07:00

Blog non-official ini ditujukan sebagai media informasi tentang hal-hal seputar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kabupaten Mojokerto. Tidak Semua Posting adalah Posting dari penulis. Sebagian ada yang meupakan kliping berita mengenai PKH dari berbagai situs surat kabar yang ada. Setiap Kliping dari situs lain kami cantumkan alamat sumber berita.

Tim Penulis Blog ini sementara masih satu orang, seorang pendamping PKH Kecamatan Pungging, Mojokerto. Dan dibuka kesempatan untuk menjadi anggota Tim Penulis Blog ini.

Home

2009-02-22T14:09:00.009+07:00

UPPKH KAB. MOJOKERTO

Selamat datang di Blog Unit pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Mojokerto.
Blog ini adalah blog nonresmi dari UPPKH Kabupaten Mojokerto.
Situs resmi Dinas Sosial Mojokerto bisa dikunjungi melalui alamat : dinsoskabmojokerto.org

View Dinas Sosial Kab. Mojokerto, Jatim in a larger map

PKH Bakal Dicabut Depsos

2009-02-19T21:08:00.001+07:00

Radar Mojokerto
[ Rabu, 31 Desember 2008 ]
PKH Bakal Dicabut Depsos
Jika Daerah Terjadi Masalah

MOJOKERTO - Departemen Sosial (Depsos) mengancam akan mencabut Program Keluarga Harapan di kabupaten/kota yang ditemukan banyak mengalami masalah pencairan. Salah satunya terkait kinerja tim koordinasi yang belum optimal.

Ini berdampak pada minimnya pengetahuan provider PKH yang institusinya terlibat dalam program kemiskinan. Diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Akibatnya sasaran PKH di desa dan kecamatan sulit diakses.

''Kebanyakan mereka mengaku tidak paham dengan program ini. Padahal secara otomatis terkait dalam program ini. Seperti Dinkes, Dispendik, camat sampai perangkat desa," ungkap Senior Advisor Koordinator Wilayah UPPKH Depsos, Thamrin saat mengikuti evaluasi pelaksanaan PKH di Kantor Kesejahteraan Sosial (Kankessos) Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/12) kemarin.

Selain itu masih adanya pemotongan jumlah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), juga menjadi catatan khusus. Seperti yang terjadi di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 lalu. Termasuk di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dua masalah tersebut kata, Thamrin dipicu lantaran lemahnya kinerja tim koordinasi yang ada di daerah. ''Karena itu jika ditemukan ada masalah lagi dalam pelaksanaan PKH Tahun 2009 nanti, kita tidak segan mencabut program ini dari daerah yang bermasalah," tegasnya. Thamrin menjelaskan terkait masalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga kerap dikeluhkan, pada pelaksanaan 2009, pihaknya menggunakan open system guna mengakomodir RTSM yang tidak tercantum dalam data BPS.

Artinya mencoret penerima PKH yang dianggap tidak layak dan mampu untuk diganti RTSM yang sebelumnya tidak masuk dalam data PKH, namun dinilai layak menerima. ''Tentunya harus sesuai dengan kota yang ada didaerah. Karena data open system itu harus disesuaikan data yang BPS," terangnya.

Kendati demikian, kata Thamrin secara umum Depsos menilai PKH di daerah dianggap sukses. Untuk Tahun 2009 Depsos kembali melakukan penambahan bagi 100 kecamatan yang tersebar di 70 kabupaten/kota di 13 provinsi. Dari semula jumlah RTSM sebesar 529 ribu menjadi sekitar 700 ribu RTSM. ''Bukan dihitung keluar dari kemiskinan, tapi lebih pada tingkat partisipasi," tegasnya.

Sementara itu Kepala Kankessos Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi mengatakan, tahun lalu memang pihaknya pernah kecolongan karena terdapat kepala perangkat desa yang memanfaatkan pencairan PKH. Menurutnya, setelah melakukan cross check di lapangan, pihaknya lantas mengambil langkah antisipasi. Sehingga hal tersebut tidak terulang di Tahun 2008. ''Tahun ini pemotongan itu sudah tak terjadi lagi. Pencairan sudah sesuai sasaran" kata Yudha.

Dia menambahkan langkah antisipasi terhadap ulah nakal oknum yang melakukan pemotongan dalam bentuk aktif pengecekan waktu pencairan dana PKH. Beberapa pendamping lantas diterjunkan guna mengecek jumlah uang yang diterima RTSM. ''Kita cocokkan data itu dengan uang yang diterima RTSM. Jika ada pemotongan jelas kami minta kembali kekurangan itu kepada petugas pencairan," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah keluarga miskin menuai masalah. Di Kabupaten Mojokerto, data Rumah Tangga Sangat Miskin mengalami kesalahan 13,4 persen.

Akibat tidak validnya data BPS ini, sejumlah program pengentasan kemiskinan menuai masalah soal penetapan sasaran program. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengacu pada data BPS untuk menentukan sasaran progam. Ribuan kuota RTSM penerima program PKH gagal mendapatkan program lantaran kesalahan itu. Akibatnya setidaknya dari 15.292 penerima PKH terdapat 1.100 penerima yang tidak layak. Diantaranya karena alamat tidak lengkap, dobel nama, RTSM sudah mampu dan pindah alamat. (ris/yr)