PKH Bakal Dicabut Depsos

Radar Mojokerto
[ Rabu, 31 Desember 2008 ]
PKH Bakal Dicabut Depsos
Jika Daerah Terjadi Masalah

MOJOKERTO - Departemen Sosial (Depsos) mengancam akan mencabut Program Keluarga Harapan di kabupaten/kota yang ditemukan banyak mengalami masalah pencairan. Salah satunya terkait kinerja tim koordinasi yang belum optimal.

Ini berdampak pada minimnya pengetahuan provider PKH yang institusinya terlibat dalam program kemiskinan. Diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dispendik). Akibatnya sasaran PKH di desa dan kecamatan sulit diakses.

''Kebanyakan mereka mengaku tidak paham dengan program ini. Padahal secara otomatis terkait dalam program ini. Seperti Dinkes, Dispendik, camat sampai perangkat desa," ungkap Senior Advisor Koordinator Wilayah UPPKH Depsos, Thamrin saat mengikuti evaluasi pelaksanaan PKH di Kantor Kesejahteraan Sosial (Kankessos) Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/12) kemarin.

Selain itu masih adanya pemotongan jumlah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), juga menjadi catatan khusus. Seperti yang terjadi di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 lalu. Termasuk di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dua masalah tersebut kata, Thamrin dipicu lantaran lemahnya kinerja tim koordinasi yang ada di daerah. ''Karena itu jika ditemukan ada masalah lagi dalam pelaksanaan PKH Tahun 2009 nanti, kita tidak segan mencabut program ini dari daerah yang bermasalah," tegasnya. Thamrin menjelaskan terkait masalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga kerap dikeluhkan, pada pelaksanaan 2009, pihaknya menggunakan open system guna mengakomodir RTSM yang tidak tercantum dalam data BPS.

Artinya mencoret penerima PKH yang dianggap tidak layak dan mampu untuk diganti RTSM yang sebelumnya tidak masuk dalam data PKH, namun dinilai layak menerima. ''Tentunya harus sesuai dengan kota yang ada didaerah. Karena data open system itu harus disesuaikan data yang BPS," terangnya.

Kendati demikian, kata Thamrin secara umum Depsos menilai PKH di daerah dianggap sukses. Untuk Tahun 2009 Depsos kembali melakukan penambahan bagi 100 kecamatan yang tersebar di 70 kabupaten/kota di 13 provinsi. Dari semula jumlah RTSM sebesar 529 ribu menjadi sekitar 700 ribu RTSM. ''Bukan dihitung keluar dari kemiskinan, tapi lebih pada tingkat partisipasi," tegasnya.

Sementara itu Kepala Kankessos Kabupaten Mojokerto, Yudha Hadi mengatakan, tahun lalu memang pihaknya pernah kecolongan karena terdapat kepala perangkat desa yang memanfaatkan pencairan PKH. Menurutnya, setelah melakukan cross check di lapangan, pihaknya lantas mengambil langkah antisipasi. Sehingga hal tersebut tidak terulang di Tahun 2008. ''Tahun ini pemotongan itu sudah tak terjadi lagi. Pencairan sudah sesuai sasaran" kata Yudha.

Dia menambahkan langkah antisipasi terhadap ulah nakal oknum yang melakukan pemotongan dalam bentuk aktif pengecekan waktu pencairan dana PKH. Beberapa pendamping lantas diterjunkan guna mengecek jumlah uang yang diterima RTSM. ''Kita cocokkan data itu dengan uang yang diterima RTSM. Jika ada pemotongan jelas kami minta kembali kekurangan itu kepada petugas pencairan," imbuhnya.

Sebelumnya diketahui Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah keluarga miskin menuai masalah. Di Kabupaten Mojokerto, data Rumah Tangga Sangat Miskin mengalami kesalahan 13,4 persen.

Akibat tidak validnya data BPS ini, sejumlah program pengentasan kemiskinan menuai masalah soal penetapan sasaran program. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengacu pada data BPS untuk menentukan sasaran progam. Ribuan kuota RTSM penerima program PKH gagal mendapatkan program lantaran kesalahan itu. Akibatnya setidaknya dari 15.292 penerima PKH terdapat 1.100 penerima yang tidak layak. Diantaranya karena alamat tidak lengkap, dobel nama, RTSM sudah mampu dan pindah alamat. (ris/yr)