Jadi Yang Terbaik Se-Indonesia

[ Senin, 15 Maret 2010 ]

Jadi Yang Terbaik Se-Indonesia

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Mojokerto 

MOJOKERTO - Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kementerian Sosial RI menetapkan pelaksanaan program untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) tersebut menjadi yang terbaik se-Indonesia. Terhitung tahun 2007 sampai 2009.

Penetapan menjadi yang terbaik itu dibarengi pemberian penghargaan dari Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Yudha Hadi. Penyerahan tersebut bersamaan pelaksanaan Rakornas PKH di Hotel Aston Grand Denpasar, Bali selama tiga hari, tanggal 10 sampai 13 Maret 2010. ''Penghargaan ini menjadi pendorong untuk melaksanakan PKH lebih baik lagi. Ini juga berkat dukungan dan kerjasama banyak pihak,'' tegas Yudha Hadi kemarin.

Menjadi yang terbaik, menurutnya, melalui penilaian dari pusat. Antara lain, Tim UPPKH pusat, lintas instansi kementerian terkait, lembaga atau instansi asing dan tim spot check independen dari perguruan tinggi. '' Ada tiga perguruan tinggi. Yaitu, Unair, Universitas Gajah Mada dan UI,'' katanya.

Penilaian sendiri didasarkan beberapa kriteria. Sesuai dari yang diterima dari kementerian, pelaksanaan verifikasi supply side kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Mojokerto telah berjalan 90 persen. Selain itu, juga pemutakhiran data PKH tercepat dan tepat, pelaksanaan pemberian bantuan kepada RTSM sasaran PKH tepat waktu, melaksanakan penyelesaian rekonsiliasi pembayaran tepat waktu, dan komitmen Tim UPPKH lintas terkait sangat tinggi. ''Komitmen daerah dalam menyiapkan dana APBD pendukung pelaksanaan PKH cukup baik,'' ujarnya.

Komitmen daerah tersebut, menurut Yudha Hadi, merenovasi sekretariat PKH, menyiapkan satu unit mobil operasional PKH, dan dua unit motor operasional PKH. Bahkan, Pemkab Mojokerto juga melakukan pendataan dengan pemotretan kondisi rumah RTSM sasaran PKH dan mencetak stiker tanda kepesertaan RTSM PKH. ''Daerah juga telah memberikan dana insentif transpor bagi pendamping, dan baju seragam,'' katanya.

Dengan ditetapkannya sebagai pelaksana PKH terbaik, Kabupaten Mojokerto menjadi jujugan studi banding 22 provinsi se-Indonedia. Semuanya sudah terdaftar di kementerian dan atas rekomendasi gubernur dan bupati dari daerah penerima PKH. ''Studi banding itu mulai minggu depan dan seterusnya,'' katanya. (abi/yr)

Read More......

Mensos Mendapat Medali Dari Kerajaan Saudi

Mensos Mendapat Medali Dari Kerajaan Saudi

Jumat, 20/11/2009 16:24 WIB | email | print | share

[JAKARTA, 20/11/2009] Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, yang tercatat sebagai mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman, mendapat medali kehormatan Raja Abdul Aziz I dari Raja Abdullah. Momen istimewa itu terjadi, saat Salim Segaf menyampaikan laporan dan salam perpisahan kepada pihak Kerajaan dan Parlemen Saudi yang sedang melakukan rapat paripurna, Senin (16/11). Peristiwa itu merupakan salah satu rangkaian dari farewell mission(tugas akhir masa jabatan) selaku Dubes yang berlangsung 11-18 November 2009 lalu.

“Alhamdulillah, kita mendapat kehormatan ini. Bukan untuk saya pribadi, tapi untuk bangsa dan pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Karena kita dipandang telah meningkatkan kualitas hubungan antar kedua negara. Hubungan yang tidak hanya bersifat diplomatik formal, melainkan memberi manfaat ekonomi, pendidikan dan sosial-budaya,” ungkap Salim Segaf, yang baru tiba di Tanah Air pada Rabu (18/11) siang dan langsung dipanggil untuk menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sore harinya di Wisma Negara.

Hubungan Indonesia-Arab Saudi dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan signifikan. Volume kerjasama ekonomi sebelumnya tercatat 3 milyar USD per tahun, dan saat ini telah mencapai 5,9 milyar USD. Transaksi ekonomi non migas yang sebelumnya hanya 600 juta USD, kini telah mencapai 1,2 milyar USD. “Tugas seorang Dubes tak hanya melakukan lobi dan berbasa-basi, tetapi harus mampu meningkatkan investasi dan kerjasama kongkrit antar negara,” ujar Salim Segaf. Dalam bidang pendidikan, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab Saudi mengalami lonjakan yang luar biasa. Mahasiswa Indonesia yang belajar di kota Madinah, misalnya, semula hanya 20 orang per tahun, saat ini mencapai 67 orang. Mahasiswa yang kuliah di kota lain lebih besar lagi.

“Mahasiswa Indonesia di Saudi tak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga menggeluti bidang umum seperti teknologi perminyakan, ilmu komputer atau fakultas multimedia,” jelas Salim yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah dari fakultas ilmu syariah. Dalam pertemuan dengan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Madinah, Salim menyatakan rasa gembiranya karena sejumlah mahasiswa dan ilmuwan Indonesia diberi tanggung-jawab menangani proyek penting. Para mahasiswa menyampaikan saran kepada Salim Segaf agar sebagai Menteri Sosial tetap memegang prinsip integritas dan antikorupsi, sebab saat ini kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sedang terguncang akibat isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang labil.

Mensos Salim tidak berbicara banyak soal pertemuannya dengan Presiden dan sejumlah Menteri di Wisma Negara. “Presiden hanya mengecek realisasi program 100 hari, terutama untuk bidang kesejahteraan sosial.Tak ada pembicaraan politik karena bukan porsinya. Jangan sampai masyarakat memandang pemerintah tidak bekerja, sebab saat ini sejumlah program kesejahteraan sosial dan pembangkitan ekonomi terus dilakukan dan dituntaskan,” Salim menegaskan.

Program Keluarga Harapan

Salah satu program prioritas Departemen Sosial yang diadopsi Presiden sebagai Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui kaum ibu rumah tangga. “Sebab, kita melihat kaum ibu inilah yang di pelosok desa serta pinggiran kota berperan untuk memajukan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka yang mendorong anak-anak untuk aktif sekolah atau belajar kelompok, serta mengantar ke Puskesmas apabila bayi atau anaknya sakit. Mereka kita beri tunjangan per bulan agar kondisi rumah tangga bisa terangkat secara bertahap,” jelas Mensos.

PKH telah diselenggarakan Depsos sejak tahun 2007. Mula-mula ditujukan kepada 387.928 RTSM di 48 Kabupaten di 7 Provinsi dengan nilai total anggaran Rp 488,7 miliar. Pada tahun 2008, PKH dikembangkan ke 22 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi dengan sasaran 244.932 RTSM. Pada tahun 2009 ditambah lagi jumlah sasarannya 127.683 RTSM. “Sehingga total 726.376 RTSM yang kita bantu dengan nilai anggaran total Rp 910.367.361. Dana itu belum termasuk tunjangan untuk 3.100 pendamping dan 416 operator entry data, karena seluruh informasi penyelenggaraan PKH telah dikomputerisasi,” papar Mensos.

Presiden SBY menyambut baik program ini. Karena program ini bukan sekadar merupakan kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun mengembangkan program pemberdayaan yang lebih fundamental dengan memperbaiki ekonomi keluarga dan mendorong peran utama ibu rumah tangga. “Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan global di millennium ketiga (MDGs). Pada tahun 2010 sasaran program akan ditingkatkan kepada 90.000 RTSMS,” pungkas Salim. Tahap akhir dari penyaluran bantuan PKH untuk tahun 2009 akan dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, pada hari SABTU (21 November 2009).

Foto : internet

Read More......

PKH Bukan Hanya Milik Kemensos RI

PKH Bukan Hanya Milik Kemensos RI
Tanggal: Monday, 14 June 2010
Topik: image

  "PKH BUKAN HANYA MILIK KEMENTERIAN SOSIAL RI"
Oleh : Risna Kusumaningrum

---

PKH meningkatkan jumlah ibu hamil mengunjungi posyandu dan meningkatkan kehadiran anak di sekolah, demikian disampaikan oleh Dr.Pungki Sumadi, Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas saat menyampaikan hasil evaluasi PKH tahun 2009 pada pertemuan Tim Pelaksana PKH dan instansi terkait, Senin 14 Juni 2010 di Ruang Rapat Lt.1 Kementerian Sosial RI. Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Sosial RI, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, BPS, PT Pos dan PT BRI.  Selain itu, dalam pertemuan disampaikan bahwa PKH dinilai telah membantu pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, PKH bukanlah program yang hanya dimiliki Kementerian Sosial, melainkan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional serta instansi terkait lainnya.

---

(Dokumentasi OHH Ditjen Banjamsos Kementerian Sosial RI )

---

Hasil evaluasi pada tahun 2009 menyatakan verifikasi baru mencapai 40%. Hal ini menuntut keterlibatan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, demikian diungkapkan oleh Drs. Toto Utomo BS selaku Dirjen Banjamsos pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius dari instansi terkait agar verifikasi dapat berjalan dengan baik sampai tingkat daerah.

Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas tindak lanjut implementasi Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan karena dengan hadirnya Inpres 3 Tahun 2010 dapat memperkuat dukungan terhadap PKH agar semua sektor terkait  serta pemerintah daerah dapat memberi peran yang kuatdalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Isu utama yang dibahas antara lain perbaikan prosedur verifikasi, percepatan proses pembayaran, perbaikan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah termasuk perhatian kepada anak jalanan, anak RTSM mendapat bantuan pendidikan, Jamkesmas, penyedia fasilitas pendukung di daerah.

Read More......