10 Maret 2011, 13:28:43| Laporan Maja FM Mojokerto
Dana PKH Cair di 4 Kecamatan Kabupaten Mojokerto
suarasurabaya.net| Pencairan Dana Program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto dilakukan di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kutorejo, Bangsal, Mojoanyar dan .Dlanggu.
BUDI PRASETYO Reporter Maja FM, Kamis (10/03), melaporkan, ada 3043 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang menerima dana PKH dan dibagikan di kantor kecamatan masing-masing oleh petugas kantor pos.
Mekanisme pencairan sama seperti sebelumnya. Penerima dana PKH mengambil sendiri dana bantuan PKH di petugas kantor pos dengan menunjukkan wesel yang sudah diterima.
Sementara itu, YUDHA HADI Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengatakan, Pelaksanaan perncairan untuk hari kedua berlangsung kondusif. Di Kecamatan Kutorejo jumlah penerima ada 191 RTSM, Bangsal penerima PKH ada 690 RTSM, Mojoanyar ada 962 RTSM, serta di Dlanggu ada 1000 RTSM.
Kata YUDHA, hari kedua pencairan dana PKH, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto meminta masyarakat yang menerima PKH menggunakan uang bantuan sesuai ketentuan. Jangan sampai uang itu digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai ketentuan dan aturan yang ada.
’’Bagi penerima PKH yang terbukti menggunakan dana bantuan yang sudah diterima tidak sesuai dengan ketentuan, yakni untuk pendidikan atau kesehatan, maka akan dikenakan sanksi yang tegas,’’tambahnya
Sanksi itu berupa pemotongan dana yang diterima masing-masing item Rp 50 ribu, atau bukti yang ditemukan pelanggarannya sangat fatal. Sanksinya bisa dilakukan pencoretan dari daftar penerima PKH. (feb/tin)
Read More......
2011-03-10
MOJOKERTO - Bupati H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Wabup Dra. Hj. Choirun Nisa, Mpd di Ruang Bupati menerima langsung kunjungan Staf Khusus Kepresidenan. Staf Mereka datang untuk memantau langsung program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, kemarin.
Program yang dipantau tersebut antara lain proses pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial, Kepala bagian Kesra serta Kepala SKPD-SKPD terkait.
Menurut Kepala Dinas Sosial Yudha Hadi, Mojokerto meraih peringkat pertama untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu Staf Khusus Kepresidenan tidak hanya memantau, akan tetapi juga untuk studi banding tentang pencairan dana bantuan untuk pengentasan kemiskinan tersebut agar disampaikan ke daerah yang lain.
Bupati menyampaikan rasa senangnya dalam menerima Staf Khusus Kepresidenan karena selain memantau, Staf Khusus Kepresidenan juga bisa langsung melihat kondisi nyata di lapangan. “Sebenarnya Mojokerto adalah wilayah yang mempunyai potensi luar biasa. Dengan pengolahan sumber daya dengan baik serta kerjasama pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan” demikian tambah Bupati Mustofa. Beliau juga menjelaskan kepada Staf Khusus Kepresidenan tentang langkah-langkah yang akan diambil demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Staf Khusus Kepresidenan dijadwalkan 4 hari berada di Kabupaten Mojokerto untuk memantau Pencairan PKH yang dijadwalkan hari rabu 9 Maret. Masih seperti tahun lalu sasarannya 16.553 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).***/dw
Read More......
Jumat, 24 Desember 2010 20:09 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI akan membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program keluarga harapan yang telah berjalan baik agar menjadi lebih baik.
"Pada kunjungan kerja ke Jawa Timur, Komisi VIII DPR berdialog langsung dengan peserta PKH (program keluarga harapan) dan pendampingnya. Kami banyak mendapat masukan," kata anggota Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Komisi VIII DPR akan membahas masukan-masukan yang diperoleh dari peserta PKH dan pendampingnya baik pada rapat internal komisi maupun pada rapat kerja dengan Menteri Sosial.
Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, 19-23 Desember 2010, Komisi VIII DPR juga berdialog dengan peserta dan pendamping program PKH se-Kabupaten Probolinggo yang dipusatkan di Desa Sumurmati, Kecamatan Sumber Asih.
Pada saat dialog tersebut, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Erlin Setyawati menjelaskan, PKH di Kabupaten Probolinggo telah berjalan baik.
Menurut dia, selama tiga tahun pelaksanaan program sejak 2007, Kabupaten Probolinggo berhasil menurunkan rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari kuota awal 15.260 RTSM dan saat ini sudah menjadi 13.039 RTSM.
Pelaksanaan PKH di Kabupaten Probolinggo berjalan baik, menurut dia, karena tim koordinasi PKH solid, dukungan dana dari pemerintah kabupaten juga sangat besar hingga mencapai Rp520 miliar.
Pada dialog tersebut, seorang penamping PKH, Aris, mengeluhkan beban tugasnya yang dinilai cukup berat yakni melakukan pendampingan dua program sekaligus yakni PKH dan kelompok usaha bersama (Kube) tapi honor yang diperolehnya satu satu.
Apalagi, kata dia, satu orang pendamping mendapat tugas mendampingi 200 hingga 300 RTSM yang tersebar dalam satu kecamatan yang memerlukan biaya operasional cukup besar.
Aris juga mengeluhkan pakaian seragam pendamping, yakni kemeja berwarna biru, hanya satu kali dibagikan sejak program PKH diterapkan pada 2007.
Pendamping PKH lainnya, Ainul Yakin, juga mengeluhkan masa depan pendamping karena pemerintah hanya menerapkan PKH selama lima tahun hingga 2011.
Menurut dia, PKH adalah program yang baik yang sasarannya untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendampingan oleh pendamping PKH.
"Dengan program yang baik ini amat disayangkan jika program ini hanya diterapkan selama lima tahun," katanya.
Gondo Radityo Gambiro berjanji akan mengakomodasi aspirasi dari pendamping PKH untuk dibahas di internal Komisi VIII maupun dibahas pada rapat kerja dengan Menteri Sosial.
Menurut dia, diharapkan pelaksanaan PKH yang sudah berjalan baik bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.(*)
(T.R024/R009)
Editor: Ruslan
COPYRIGHT © 2011
Read More......
Rabu, 20 Oktober 2010, 21:02 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program Keluarga Harapan (PKH) akan membidik 1,12 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) pada 2011 dengan alokasi dana dalam RAPBN 2011 sebesar Rp1,6 triliun. "PKH pada tahun 2011 ditargetkan untuk mengentaskan 1,116 juta RTSM dengan biaya Rp1,6 triliun," kata Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, Prasetijono Widjojo di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, alokasi dana PKH untuk 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp0,3 triliun dibanding 2010 sebesar Rp1,3 triliun. PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan sasaran RTSM dengan pendekatan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
RTSM peserta PKH diwajibkan mengikuti program pendidikan atau kesehatan. Prasetijono menyebutkan, dengan program tersebut angka kunjungan ke posyandu meningkat sekitar 36 persen dibanding sebelum ada program itu. Pada 2010, jumlah penerima PKH sebanyak 816.000 RTSM mencakup di 20 propinsi. Cakupan program ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 726.000 RTSM di 13 provinsi.
Pemerintah juga melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk mengatasi kemiskinan. Pada 2010 program itu mencakup 6.328 kecamatan dengan total alokasi bantuan langsung masyarakat sebesar Rp11,83 triliun. PNPM 2010 melanjutkan pelaksanaan pada 2009 dan menjangkau kecamatan pemekaran 2008 yang belum tertampung pada 2009 dan pemekaran baru yang terjadi pada 2009.
Menurut Prasetijono, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dalam 2010 menjadi 13,33 persen dari 14,15 persen pada 2009. Terdapat dua program yang terkait dengan program pro rakyat yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (PKH) dan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat atau PNPM.
d95a9b1e-9c19-4b23-a4e3-99e8f5d68df7
1.03.01
Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant
Read More......
Oleh Rahmayulis Saleh
Published On: 04 January 2011
JAKARTA: Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp1,610 triliun tahun ini, dengan sasaran sebanyak 1.116.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menjelaskan dana alokasi PKH untuk penanggulangan kemiskinan tersebut, sebesar Rp1,32 triliun langsung diberikan kepada peserta (RTSM), dan sisanya sekitar Rp300 miliar dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelengaraan PKH.
Bantuan yang diterima oleh peserta RTSM per tahun, minimal sebesar Rp600.000 dan maksimal Rp2.200.000. "Atau rata-rata setiap RTSM memperoleh bantuan sebesar Rp1.390.000 per tahun," ujar Mensos di Jakarta, hari ini.
Dia menuturkan bantuan PKH diberikan dalam empat tahap per tahun (per 3 bulan) kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM/KSM (keluarga sangat miskin). PKH merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat. Sasarannya adalah ibu yang sedang hamil/nifas (sudah melahirkan), memiliki balita usia 0-6 bulan, memiliki anak usia sekolah 6-15 tahun (SD-SLTP), atau kurang dari usia 18 tahun (belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun).
"Tidak ada syarat khusus untuk penggunaan uang. Namun, perlu dikontrol agar tidak dipakai untuk konsumsi yang tidak relevan dengan peningkatkan kesehatan, dan pendidikan ibu dan anak," ujar Salim.
Dia mengatakan PKH diluncurkan oleh pemerintah sejak 2007 pada tujuh provinsi dengan 387.928 RTSM. Pada 2008, dikembangkan lagi pada 13 provinsi dengan jumlah peserta menjadi 620.484 RTSM. Pada 2009, kata Mensos, jumlah peserta meningkat jadi 726.376 RTSM.
Tahun lalu, program ini dikembangkan lagi pada tujuh provinsi dengan jumlah peserta seluruhnya 816.376 RTSM. Tahun ini dikembangkan di lima provinsi lagi, dengan total peserta menjadi 1.116.000 RTSM. "Pada 2012, PKH ini direncanakan menjadi program nasional," ungkap Salim.(yn)
Read More......
