Pemerintah Perpanjang BLT

[ Kamis, 26 Maret 2009 ]
Pemerintah Perpanjang BLT
JAKARTA - Pemerintah bakal memperpanjang penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) meski kini telah menjadi komoditas politik. Namun, itu hanya untuk kelurga miskin yang tinggal di daerah terpencil.

''Penyaluran ditargetkan selesai akhir April. Tapi, masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau diberi kelonggaran hingga akhir Mei,'' kata Sekjen Depsos Chazali H. Situmorang di Jakarta kemarin (25/3).

Saat ini, lanjut dia, pembagian BLT periode Januari-Februari 2009 senilai Rp 200 ribu per rumah tangga miskin sudah berjalan di ibu kota-ibu kota provinsi. Untuk membuktikan komitmen pemerintah kepada publik, program tersebut akan dituntaskan sesuai jadwal yang sudah disusun jauh-jauh hari.

''Sekarang mulai bergerak ke kabupaten dan kota yang lain. Kantor pos di masing-masing daerah sudah menyiapkan jadwal. Mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti,'' tuturnya.

Pada 18 Maret lalu, pemerintah mulai menyalurkan BLT bagi 18.832.053 rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Mensos Bachtiar Chamsyah mengatakan, tahun ini pemerintah menyediakan dana Rp 3,766 triliun untuk BLT selama dua bulan.(zul/oki)

Read More......

Dokumentasi Rakornas 2009

Mohon maaf belum sempat untuk menuliskan laporan perjalanan dalam beberapa hari ini, baru dokumentasi fotonya yang bisa dinikmati bersama.

Read More......

Logo Depsos yang Baru Pada Blog Ini

Akhirnya dengan sedikit susah payah, header blog ini berhasil juga untuk diganti dengan logo baru depsos, walaupun mengorbankan Tag Header supaya logonya kelihatan.
Ini dia header barunya.


Ini header yang lama

Kenapa sih suka Header yang rame dan rimbun? yah, berasa sejuk aja kalau melihat taman bunga.

Read More......

PKH Lima Kecamatan Cair

Jawapos

[ Selasa, 23 September 2008 ]
PKH Lima Kecamatan Cair

MOJOKERTO - Bupati Suwandi meminta agar dana bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKH) yang kemarin dicairkan untuk lima kecamatan tambahan, supaya dimanfaatkan penerimanya sebaik-baiknya. Dia meminta agar dana tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak perlu, namun harus sesuai tujuan awal alokasi penggunaan dana tersebut. Yakni, untuk menunjang biaya kesehatan dan pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerimanya.

''Kita tahu saat ini banyak kebutuhan yang mendesak, khususnya terkait kebutuhan Lebaran. Tapi, kita tetap berharap, PKH hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tidak untuk keperluan lainnya. Dulu katanya ada yang dibelikan ponsel, itu kan tak sesuai," ujar Suwandi.

Suwandi berharap, pemanfaatan PKH benar-benar tepat guna. ''Selain untuk asupan makanan tambahan balita agar lebih sehat, seyogianya dana PKH digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah anak. Dari buku tulis, buku-buku penunjang sampai seragam," jelasnya.

Karena para penerima PKH juga termasuk para menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sehari sebelumnya telah menerima pencairan jatah empat bulan senilai Rp 400 ribu. ''Penerima PKH memang bisa secara otomatis menerima BLT," kata Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial (Kankessos) Yudha Hadi.

Dana PKH memang khusus diperuntukkan bagi keluarga sangat miskin yang sedang hamil atau memiliki anak balita. Juga RTSM yang membiayai pendidikan anaknya pada jenjang SD sampai SMP. Untuk ibu hamil, berhak menerima bantuan Rp 800 ribu per tahun, memiliki satu anak balita Rp 400 ribu per tahun. Sedangkan untuk yang membiayai anak sekolah SD, berhak menerima senilai Rp 400 ribu per tahun. Sedangkan untuk jenjang SMP, sebesar Rp 800 ribu per tahun. ''Bila RTSM memiliki semua kriteria tersebut, maka berhak mendapat bantuan sebesar Rp 2,2 juta setiap tahun," jelasnya.

Pencairan kemarin dilakukan untuk 4.441 RTSM. Rinciannya, Kecamatan Pungging, 1.135 RTSM, Kecamatan Mojosari 750 RTSM, Kecamatan Bangsal 751 RTSM, Kecamatan Dlanggu 1.017 RTSM dan Kecamatan Puri 788 RTSM.

''Setidaknya kita mencairkan Rp 1,7 miliar untuk lima kecamatan ini," ungkap Agus Aribowo, kepala Kantor Pos Mojokerto. Dana yang diterima masing-masing RTSM kemarin sangat beragam. Mulai Rp 200 ribu hingga Rp 733 ribu.

Sesuai rencana, seyogianya lokasi pencairan dilakukan di Kantor Pos pembantu di kecamatan masing-masing. Khususnya untuk Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Dlanggu di Kantor Pos. Namun, untuk di Kecamatan Bangsal, dialihkan ke Balai Desa Pacing, karena halaman Kantor Pos terlalu sempit. Dua kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pungging dan Kecamatan Puri pencairannya dilaksanakan di balai kecamatan.

Secara umum pencairan PKH kemarin berjalan tertib dan aman. Meskipun sempat terjadi antrean berjubel, namun pada lima lokasi yang ada tidak sampai terjadi aksi saling dorong yang membahayakan. Selain karena penjadwalan yang rapi dan ditaati warga, juga karena semua penerima memang perempuan. Terkecuali lelaki yang menjadi orang tua tunggal dan masih memiliki anak balita atau sekolah SD maupun SMP.

Namun, sepertinya para penerima PKH sulit menjalankan imbauan bupati tersebut. karena rata-rata tidak memiliki sumber mata pencaharian tetap. ''Bagi saya, yang penting ya untuk kebutuhan yang paling mendesak dulu. Soal kesehatan dan pendidikan anak, yang pasti juga tetap kita penuhi," ujar salah satu penerima PKH di Bangsal disambut anggukan penerima lainnya. (jif/yr)

Read More......

Data Keluarga Miskin Error, Kakankessos Sulit Tetapkan Sasaran

Jawapos

[ Senin, 24 November 2008 ]
Data Keluarga Miskin Error
Kakankessos Sulit Tetapkan Sasaran

MOJOKERTO - Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Mojokerto kembali bermasalah. Munculnya kesimpangsiuran data keluarga miskin ini setelah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Rumah Tangga Sangat Miskin mengalami kesalahan sekitar 13,4 persen. Akibatnya, penetapan sasaran program pengentasan kemiskinan ikut menuai persoalan.

Salah satu program yang terimbas ketidakvalidan data keluarga miskin ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengacu pada data BPS untuk menentukan sasaran progam. Ribuan kuota RTSM penerima program PKH gagal mendapatkan program lantaran kesalahan itu.

Diakui Yudha Hadi, kepala Kantor Kesejahteraan Sosial (Kankessos) Kabupaten Mojokerto yang bertindak sebagai Unit Pelaksana Program (UPP) PKH, pihaknya mengalami kendala untuk memverifikasi ulang data dari BPS.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya sebanyak tiga kali, masih banyak ditemukan data yang error. ''Ada perangkat desa yang dicatat sebagai RTSM. Juga, ada nama tapi tak ada orangnya," ucap Yudha usai evaluasi program PKH kemarin. Lebih lanjut, pihaknya telah melakukan verifikasi data sebanyak dua kali atas data BPS itu. Dan sekali melakukan validasi.

Menurut Yudha, justru verifikasi door to door dan by name by address yang dilakukan pendamping PKH dianggap sesuai dengan kondisi RTSM sesungguhnya. ''Hasil verifikasi kami itu tak bisa dibantah, karena semua pendamping melakukan verifikasi dari rumah ke rumah setiap data RTSM dari BPS," kilahnya.

Dia menyebut, dari 13.059 RTSM yang tercatat di data BPS, 1.216 diantaranya salah sasaran. Sehingga lanjut dia, pihaknya terpaksa menganulir data salah tersebut sebagai penerima PKH. Tak hanya itu, ia mengaku harus kehilangan jumlah kuota penerima PKH sesuai dengan data yang dianulir.

''Terpaksa kita mengembalikan dana PKH sekitar Rp1.267.533.000. Jika data BPS tak salah, maka semua dana PKH sebesar Rp15.167.800.000 akan bisa diterimakan kepada RTSM secara keseluruhan," ujarnya menyayangkan.

Dicetuskan, idealnya program PKH tak mengambil kuota dari data BPS yang sarat dengan kesalahan itu. Menurut dia, dari hasil verifikasi, kuota itu akan ditetapkan. ''Setelah verifikasi, angka itulah yang dipakai kuota. Jika demikian, tak ada dana yang sia-sia,'' katanya. Dia berharap, ada payung hukum untuk mengambil alih dana yang dikembalikan itu untuk sasaran RTSM lain dari hasil verifikasi.

Muhammad Aswat, korwil PKH Jatim kepada wartawan mengatakan, untuk meminimalisir kesalahan data sasasaran PKH, tahun 2009 nanti pemerintah pusat akan membuat sistem baru pendataan data RTSM. Data itu berasal dari data BPS yang telah diverifikasi pendamping PKH. ''Nama programnya open system. Departemen Sosial (Depsos) sudah melakukan koordinasi dengan BPS Pusat untuk program ini," katanya.

Dikatakan, berdasarkan data dari open system tersebut, akan bisa meminimalisir kesalahan data. Karena pendamping akan melakukan verifikasi satu-per satu data yang didapat dari BPS, hasil pendataan terbaru. ''Ini belajar dari pelaksanaan PKH dua tahun ini. Karena data RTSM PKH melalui verifikasi langsung, kesalahannya bisa diminimalisir," tegasnya.

Dia juga menyebut, data kemiskinan yang diterbitkan BPS memang masih ditemukan inclution dan exclution error. Namun, ia tak menyebut berapa persen kesalahan data kemiskinan di Jawa Timur.

Sementara mengenai program PKH sendiri, ia menyebut jika program ini hanya bisa dinikmati RTSM maksimal enam tahun. Lebih dari itu kata dia, akan ada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan meneruskan program PKH. ''Program ini sudah di-uji coba di tiga provinsi, diantaranya DIY, NTT dan Gorontalo," terangnya. (ang/yr)

Read More......